Soal Kartu Tani, Dinas Pertanian Tunggu Laporan dari BNI

oleh
(Infografis Perbandingan Harga Pupuk Subsidi dan Non Subsidi. Editor Grafis : Syafik)

Bojonegoro – Hari ini (Jum’at 25 September 2020) adalah batas akhir waktu yang di berikan oleh Kementerian Pertanian kepada pihak bank dalam hal ini Bank BNI selaku pencetak kartu tani dan penyiapan sarana pra sarana dalam pelaksanaan impelementasi penggunaan kartu tani untuk memperoleh pupuk bersubsidi para petani.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Imam Nur Hamid mengatakan, petani yang masuk dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sampai dengan 25 Juli 2020 sejumlah  193.164, untuk kartu tani yang tercetak ada sebanyak 148.281 dan yang belum sebanyak 45.333, dan yang teraktivasi baru sebanyak 34.269 sementara sebanyak 383 kios pupuk bersubsidi yang sudah terpasang Electronic Data Capture (EDC) baru sebanyak 102 kios.

Baca Juga :   Komisi B : Bojonegoro Perlu Perda Pertembakauan

“kita tunggu saja, 25 September 2020 sesuai batas waktu kementan kepada pihak Bank BNI, kalau tidak selesai ya.menunggu arahan” ujarnya.

Lanjut Imam, kartu tani tersebut tidak terisi uang untuk membeli pupuk bersubsidi namun berisi kuota pupuk bersubsidi sesuai lahan persawahan yang di miliki, dan semua petani pasti dapat kartu tani karena memiliki lahan pertanian. kalau belum terdaftar bisa di usulkan pada tahun 2021 mendatang namun usulannya di tahun 2020 ini dan terahir pada bulan November 2020.

” jika kuota dalam kartu habis silahkan membeli pupuk non subsidi” tegasnya.

Masih menurut Imam, kuota pupuk subsidi sendiri sesuai data yang di peroleh dari kuota provinsi, kemudian di terima kabupaten masing – masing dan di jabarkan ke masing – masing kecamatan kemudian berkoordinasi dengan kelompok tani.

Baca Juga :   Beli Pupuk Bersubsidi di Bojonegoro Secara Manual masih Diperbolehkan

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Doni Bayu Setiawan mengatakan di tahun 2020 ini akan ada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang perlindungan petani dan ketersediaan pupuk serta nilai tukar petani. saat ini untuk petani dalam mendapatkan pupuk jika merasa kesulitan lantaran masa transisi kartu tani.

“DPRD sudah sepakat dengan Pemkab jika petani bisa menyerap pupuk bersubsidi secara manual di kios yang telah di tunjuk” pungkasnya

Penulis : Rozikin

Editor : Syafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *