“Inflasi di Bojonegoro terkendali. Hal ini karena pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga supply dan demand terpenuhi baik di tingkat kecamatan maupun desa” Kata Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah saat saat acara Gelar Seni Budaya, Pariwisata dan Ekraf di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Minggu 18 Desember 2022. Seperti dikutip dari laman bojonegorokab.go.id
Data besaran inflasi tahun 2022 yang diterima oleh Bupati Bojonegoro ini dari perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro sendiri. Besaranya cukup fantastis yakni di angka 1,97, lalu dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur 5,88 dan Inflasi Nasional 4,82.
Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun daerah menggunakan acuan angka inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga bisa dibandingkan dengan negara lain atau daerah lain. Pasalnya standarisasi perhitungan yang digunakan oleh BPS menggunakan standart internasional. Sehingga jika masing-masing daerah baik itu Kabupaten atau provinsi melakukan perhitunganya sendiri-sendiri maka tidak bisa dibandingan dengan hasil yang dikeluarkan oleh BPS.
Kabupaten Bojonegoro setidaknya sudah tiga kali ini , menggunakan data sendiri dan “melawan” data BPS.
Pertama data angka kemiskinan, karena “tidak terima” angka kemiskinannya tinggi, maka Pemkab Bojonegoro melakukan pendataan sendiri yang kemudian disebut Data Kemiskinan Mandiri Daerah (Damisda).
Kedua soal angka inflasi, Bappeda melakukan perhitungan sendiri untuk menghitung angka inflasi, sementara BPS tidak melakukan perhitungan untuk Kabupaten Bojonegoro.
Ketiga adalah data produksi padi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro “tidak terima” jika dikatakan produksi padinya menurun oleh BPS, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian “ngotot” menggunakan data sendiri.
Melakukan pendataan sendiri apa tidak boleh? ya tentu tidak ada larangan, tapi tidak bisa selanjutnya dibanding-bandingkan dengan daerah lain, karena pastinya metode yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh BPS dalam melakukan pendataan di daerah yang lain.
Dan ini berbahaya dalam pengambilan kebijakan, pasalanya data ini yang digunakan untuk mengambil kebijakan, misalnya pernyataan Bupati Bojonegoro bahwa pembangunan infrastruktur di Bojonegoro mampu mengendalikan inflasi. Padahal untuk sampai pada kesimpulan tersebut perlu studi yang lebih mendalam.
