Bojonegoro, damarinfo.com – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun terakhir terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019, SiLPA mencapai Rp 2,2 triliun atau sekitar 30 persen dari total APBD sebesar Rp 7,1 triliun. Rekor tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan SiLPA sebesar Rp 3,2 triliun dari APBD Rp 7,08 triliun, setara 45 persen dari total anggaran.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai bahwa tingginya angka SiLPA ini bukanlah hal yang kebetulan, melainkan “by desain”, di mana anggaran sengaja dialokasikan dengan cara yang tidak memungkinkan penyerapan optimal.
“Saya sering menyampaikan hal ini dalam rapat anggaran, tapi tidak pernah direspons,” ujar Lasuri. Ia menambahkan bahwa salah satu penyebab utama adalah pengalokasian belanja pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil, sehingga anggaran tidak dapat terserap sepenuhnya.
Dari data Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK) Pemkab Bojonegoro, serapan belanja pegawai cenderung menurun setiap tahun. Pada 2019, dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1,26 triliun, realisasinya hanya Rp 1,08 triliun atau 83,5 persen, dengan sisa anggaran Rp 209,26 miliar. Pada tahun 2023, serapan belanja pegawai turun drastis menjadi 68,9 persen dari anggaran Rp 1,59 triliun, menyisakan Rp 492,9 miliar.
Lasuri juga menyampaikan harapannya kepada pemimpin baru yang akan terpilih pada Pilkada mendatang. “Saya berharap, bupati yang nanti terpilih bisa lebih profesional dalam mengelola anggaran, agar anggaran ini bisa dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan rakyat Bojonegoro,” tegas Lasuri, yang juga Ketua DPD PAN Bojonegoro.
Dengan anggaran belanja pegawai untuk tahun 2024 yang diperkirakan naik signifikan hingga Rp 1,84 triliun, harapan agar pemimpin baru mampu melakukan perencanaan anggaran yang lebih baik menjadi semakin penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Penulis : Syafik
