Bojonegoro, damarinfo.com – Hingga akhir juni 2024, realisasi belanja atau serapan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro masih rendah, yakni diangka 20,73 persen.
Dari total belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 6 tahun 2023 tentang APBD tahun 2024, Rp. 8.234.137.777.618 baru terserap sebesar Rp. 1.708.703.491.055,47.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto menyayangkan rendahnya serapan belanja tersebut.
Sukur-panggilannya- menjelaskan bahwa salah satu sumber yang dapat menggerakan perekonomian daerah adalah belanja pemerintah daerah. Apalagi saat ini kondisi masyarakat bojonegoro khususnya petani sedang paceklik, karena baru memasuki musim tanam tembakau dan untuk petani padi belum masanya panen.
“semestinya Pejabat Pemkab Bojonegoro peka dengan kondisi masyarakat saat ini” Tegas Pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bojonegoro ini.
Lanjut Sukur, Kondisi ekonomi masyarakat semakin berat pasalnya dengan adanya kenaikan kebutuhan masyarakat, di antaranya banyaknya tetangga atau saudara yang hajatan, sehingga harus menambah pengeluaran untuk menyumbang. Selain itu juga saat ini masanya anak-anak masuk sekolah baik sekolah lama maupun sekolah baru, sehingga ada kenaikan kebutuhan yang juga tidak bisa ditunda.
“saya minta kepada Dinas atau OPD untuk fokus pada pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dalam APBD Dan jangan terpengaruh oleh hal-hal lain diluar Tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi)”
Dari data yang diterima oleh Sukur, dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, didapatkan bahwa serapan belanja modal yang dapat menggerakan perekonomian masyarakat baru terserap 4,74 persen, dari rencana belanja Rp 2.243.155.200.091 (Dua triliun lebih), baru terserap Rp. 106.286.102.290,00 (Seratur enam miliar lebih).
Penulis : Syafik
