Bojonegoro – Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya terendah. Pagu di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 induk senilai Rp 94 miliar hingga pertengahan bulan Agustus 2020 baru terserap 32 miliar.
Selain itu Dinas Pendidikan dalam hal data juga ‘amburadul’. Hal itu terungkap dalam rapat kerja pembahasan KUA PPAS P-APBD 2020 antara eksekutif dan legislatif.
Minimnya serapan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ini memantik perbagai pertanyaan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan, minimnya serapan anggaran dikarenakan saat periode terakhir harus menyimpan agar tidak dilakukan penyerapan lebih dahulu. Dan saat pelaksanaanya tidak dilakukan seiring dengan adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya kembali dipasang di Perubahan APBD 2020 dan dilakukan penyerapan. “Anggaran akan kita laksanakan di P-APBD 2020,” tegasnya.
Anggota Banggar Supriyanto mempertanyakan rencana pembuatan bank data. Apakah saat ini sudah ada data program -program yang diprioritaskan. Namun sangat disesalkan lantaran saat ini data saja tidak punya, apalagi program – program unggulan. “Dinas Pendidikan data saja tidak punya, apalagi program unggulan.” tandasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Banggar Ahmad Sunjani, Dinas Pendidikan Bojonegoro agar memberikan data yang setiap hearing komisi selalu diminta. Namun hanya dijanjikan saja dan tidak pernah terealisasi. “Data saya minta segera di berikan” tegasnya.
Terkait data, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Dandi Suprayitno mengakui jika data di instansi yang dipimpinnya tersebut ‘amburadul’ sehingga butuh waktu. Dia beralasan bahwa jabatan di Dinas Pendidikan Bojonegoro baru beberapa bulan. “Saya butuh waktu, akan dilakukan perbaikan,” pintanya sambil meminta maaf.
Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, jika data yang diminta kepada dinas pendidikan adalah utamanya terkait infrastruktur yang rusak. Baik berat maupun ringan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan bisa di ketahui prioritasnya. “Kita setiap kali minta data tidak pernah dikasih. Jadi kita tidak tahu prioritas mana yang akan dibangun” sesal ketua komisi yang membidangi pendidikan tersebut.
Penulis : Rozikin
Editor : Sujatmiko
