Semua Desa Berhak Mendapatkan BKD

oleh
oleh
(Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto saat memberikan pengarahan dalam acara penyuluhan hukum, Aula Kantor Kecamatan Kasiman, Rabu 2-12-2020)

Bojonegoro –  Bantuan Keuangan Desa (BKD) adalah program dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diharapkan dapat meningkatkan kemajuan desa.

Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto mengatakan bahwa semua desa berhak mendapatkan BKD dengan memenuhi tata cara yang sudah diatur yakni yakni dengan pelunasan pajak bumi dan bangunan, dana pendamping 10 persen dan pembangunan sebelumnya harus sudah selesai

“BKD ini untuk membantu kemajuan pembangunan desa dan semua desa bisa mendapatkan tanpa pilih pilih desa,” Ungkap Mas Wawan-sapaan akrabnya- dalam sambutanya pada acara Penyuluhan Hukum  dengan tema kewenangan desa berdasarkan hak asal dan kewenangan desa berskala lokal , di Aula Pendopo Kecamatan Kasiman. Rabu 02-12-2020.

Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh oleh Polres, Kejaksaan Biro Hukum Pemkab dan  Kepala Desa, kasi pembangunan dan Badan Permusyawatan Desa Sekecamatan Kasiman, Mas Wawan memberikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan saat itu. Mas Wawan berharap materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat dipahami dengan baik agar tujuan kegiatan dapat tercapai.

Baca Juga :   Wabup Bojonegoro : MUI Kecamatan Harus Punya Kantor

“Kegiatan ini bisa terus di tingkatkan agar pemerintah desa tak ragu ragu dalam menjalankan aturan ” Kata Mas Wawan.

Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan alokasi anggaran untuk BKD salah satunya adalah untuk pengaspalan Jalan Antar Desa dengan menyediakan dana sebesar Rp 452.274.660.000. Dana sebesar itu untuk perbaikan jalan sepanjang 331,996 km.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Mahmudin mengatakan bahwa BKD berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) yang saat ini sedang diproses.

“Insya Allah bulan ini selesai” Kata Mahmudin

Baca Juga :   Hari Jadi Ke 344 Bojonegoro Kemiskinan Ekstrem Dan Pendapatan Ekstrem Pejabat Daerah

Dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang lama, yakni Perbup Bojonegoro nomor 12 tahun 2017 yang telah diubah dengan Perbup Bojonegoro nomor 13 tahun 2019, pasal 3 ayat 3 bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus adalah Bantuan yang penggunaanya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, utamanya yang berbentuk infrastruktur.

Sementara terkait persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat 1 yaitu;

  1. Semua Pekerjaan dari Pemerintah Daerah telah dilaksanakan, dipertanggung jawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  2. Bersedia menyediakan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebesar 10 %.
  3. Telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya, dan
  4. Telah melaksanakan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten Bojonegoro

Penulis : Syafik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *