Sekolah di Zaman Kolonial: Pendidikan Eksklusif untuk Kaum Mampu

oleh 146 Dilihat
oleh
(Ilustrasi by chatgpt)

damarinfo.com – Bayangkan Bojonegoro di awal abad ke-20, ketika lampu minyak masih menerangi malam dan jalanan berdebu menyapa kaki telanjang. Bersekolah saat itu bukanlah hak, melainkan privilese yang hanya bisa disentuh oleh segelintir anak dari keluarga berpunya. Laporan kolonial berjudul Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madura (1908) mengungkap kisah pendidikan yang penuh ketimpangan, di mana anak-anak priyayi belajar membaca, sementara anak petani kecil sibuk di ladang. Mari kita telusuri dunia pendidikan di Bojonegoro zaman kolonial, yang sarat dengan kontras dan pelajaran berharga.

Anak Sekolah vs. Anak Ladang: Data yang Berbicara

Laporan kolonial 1908 mencatat jumlah anak usia sekolah di beberapa distrik di Bojonegoro. Angka-angkanya mencerminkan kesenjangan yang mencolok:

Distrik

Jumlah Anak

Usia >5 Tahun

Bersekolah

Tidak Bersekolah

 

Laki-laki / Perempuan

Laki-laki / Perempuan

Laki-laki / Perempuan

Laki-laki / Perempuan

Bojonegoro

24.613 / 32.660 13.901 / 11.899 235 / 0 13.666 / 11.899

Baureno

16.988 / 15.969 8.411 / 8.002 148 / 0 8.263 / 8.002

Polem

23.081 / 20.733 14.755 / 12.884 203 / 0 14.552 / 12.884

Pandangan

11.986 / 10.794 8.888 / 8.094 157 / 0 8.731 / 8.094

Tambakredjo

12.368 / 11.022 9.276 / 8.265 65 / 0 9.211 / 8.265

Ngumpak

20.254 / 18.616 15.189 / 13.962 113 / 0 15.076 / 13.962

Data ini seperti cermin: dari ribuan anak laki-laki usia sekolah, hanya ratusan yang bersekolah, dan anak perempuan? Nol. Mereka bahkan tidak disentuh kesempatan belajar. Anak-anak yang bersekolah adalah anak priyayi, anak kepala desa, pedagang kaya, atau keluarga pegawai pemerintah desa. Sementara itu, anak petani kecil, buruh tani, dan rakyat jelata hanya mengenal cangkul dan sawah.

Sekolah: Hak Istimewa Kaum Priyayi

Di Bojonegoro zaman kolonial, pendidikan adalah barang mewah. Sekolah hanya untuk mereka yang punya status sosial atau harta. Pola ini jelas:

  • Yang Bersekolah:

    • Anak priyayi dengan nama besar di desa.

    • Keluarga kepala desa yang punya pengaruh.

    • Pedagang kaya yang mampu membayar biaya sekolah.

    • Anak pegawai pemerintah desa, yang sering jadi jembatan antara Belanda dan pribumi.

  • Yang Tak Tersentuh Sekolah:

    • Anak petani kecil, yang sejak kecil membantu orang tua di ladang.

    • Buruh tani, yang hidupnya bergantung pada upah harian.

    • Rakyat jelata, yang bahkan tak berani bermimpi tentang buku dan papan tulis.

Baca Juga :   Menyusuri Jejak Peninggalan Hindu di Jawa pada Masa Kolonial: Kisah Benda-Benda Kuno dari Bodjonegoro

Sekolah bukan hanya soal belajar, tapi juga simbol status. Bagi keluarga priyayi, menyekolahkan anak adalah cara untuk mempertahankan kehormatan dan pengaruh mereka di masyarakat.

Nasib Lulusan: Dari Kantor Pemerintah hingga “Pokrol Bambu”

Apa yang terjadi setelah anak-anak ini lulus sekolah? Nasib mereka beragam, tergantung keberuntungan dan koneksi:

  1. Sukses: Jika beruntung, mereka jadi magang di kantor pemerintah kolonial, bekerja sebagai juru tulis atau asisten administrasi. Ini adalah puncak prestasi bagi lulusan pribumi.

  2. Sedang: Banyak yang jadi mandor di perkebunan atau juru tulis di perusahaan kayu, posisi yang lumayan tapi tak terlalu bergengsi.

  3. Gagal: Tak sedikit yang kembali ke desa dan jadi “pokrol bambu”—sebutan untuk pengacara gadungan yang memanfaatkan sedikit ilmu mereka untuk menipu warga desa.

Ironisnya, laporan Belanda mencatat sindiran pedas: “Pendidikan justru membuat mereka alergi terhadap kerja kasar!” Bagi anak-anak yang terbiasa dengan buku dan meja, kembali ke sawah terasa seperti kemunduran.

Sekolah Negeri vs. Swasta: Dunia yang Berbeda

Pendidikan di Bojonegoro zaman kolonial terbagi antara sekolah negeri dan swasta, dengan perbedaan yang mencolok:

  • Sekolah Negeri:

    • Dikelola oleh pemerintah kolonial dengan guru lulusan kweekschool (sekolah guru).

    • Dipercaya masyarakat karena kualitasnya lebih terjamin.

    • Jumlah murid relatif banyak, meski tetap terbatas pada anak elit.

  • Sekolah Swasta:

    • Banyak guru hanya lulusan sekolah dasar pribumi, dengan pengetahuan terbatas.

    • Di Tambakredjo, bahkan kepala sekolah tidak punya ijazah!

    • Kondisinya memprihatinkan, banyak sekolah swasta di ambang kebangkrutan.

Sekolah negeri adalah impian, tapi tempatnya terbatas. Sekolah swasta, meski lebih mudah diakses, sering kali hanya jadi formalitas tanpa kualitas.

Baca Juga :   Kapan Sebenarnya Kadipaten Jipang Pindah ke Rajekwesi?

Mengapa Anak Perempuan Tak Bersekolah?

Melihat angka nol di kolom anak perempuan yang bersekolah, kita mungkin geleng-geleng kepala. Apa alasannya? Budaya dan norma waktu itu punya jawaban yang kini terasa kuno:

  1. Anggapan Umum: “Perempuan cukup urus dapur, ngapain sekolah?” Pendidikan dianggap tak relevan untuk anak perempuan, yang diharapkan fokus pada rumah tangga.

  2. Khawatir Pergaulan: Orang tua takut anak perempuan di atas 10 tahun bergaul dengan laki-laki, yang dianggap bisa merusak nama baik keluarga.

  3. Prioritas Keluarga: Jika ada uang, anak laki-laki selalu jadi prioritas untuk sekolah, karena mereka dianggap sebagai penerus keluarga.

Anak perempuan terjebak dalam lingkaran norma yang membatasi mimpi mereka. Sekolah, bagi mereka, hanyalah khayalan.

Kurikulum Sederhana: Anyaman dan Calistung

Kurikulum di sekolah Bojonegoro tahun 1908 sangat sederhana, jauh dari apa yang kita bayangkan sebagai pendidikan modern:

  • Calistung: Membaca, menulis, dan berhitung adalah inti pembelajaran, tapi hanya pada tingkat dasar.

  • Kegiatan Ekstrakurikuler: Hanya ada membuat anyaman di beberapa sekolah, itupun tak merata.

Tak ada pelajaran sains, sejarah, atau seni. Pendidikan waktu itu lebih fokus pada keterampilan praktis untuk mendukung administrasi kolonial atau kehidupan sehari-hari.

Pelajaran dari Masa Lalu

Pendidikan di Bojonegoro zaman kolonial adalah cermin dari ketimpangan sosial. Hanya anak-anak dari keluarga berpunya yang bisa bermimpi jadi juru tulis atau mandor, sementara anak petani dan buruh terikat pada tanah dan cangkul. Anak perempuan, sayangnya, bahkan tak punya tempat di ruang kelas. Kisah ini mengingatkan kita betapa berharganya akses pendidikan yang kini kita nikmati, dan betapa pentingnya terus memperjuangkan keadilan dalam dunia pendidikan.

Penulis : Syafik

Sumber:

  • Onderzoek Naar De Mindere Welvaart Der Inlandsche Bevolking Op Java En Madura (1908).