“Angger dalane alus wis seneng (pokok jalanya halus sudah seneng).” Begitulah ucapan Ali, warga Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro, soal pembangunan di Bojonegoro di sebuah warung kopi siang hari itu.
Setidaknya begitulah pemikiran sederhana sebagian besar masyarakat Bojonegoro. Kenapa yang disasar adalah jalan? Ya, karena permasalahan itulah yang sejak dulu tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Upaya perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas program dari pemerintah pimpinan Bupati Anna Muawanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto. Ini dibuktikan bahwa anggaran untuk peningkatan jalan di Kabupaten Bojonegoro sangat besar. Pada tahun 2019, anggaran yang alokasikan mendekati Rp. 600 miliar untuk membangun 124 kilometer jalan. Dari proyek ini mampu terealisasi 116 kilometer, hanya 8 kilometer yang tidak teraliasi karena ketidakmampuan kontraktor.
Pada tahun 2020, Bojonegoro sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp. 700 miliar untuk menjadikan jalan sepanjang 140 kilometer dicor yang terbagi dalam 58 ruas jalan yang tersebar di 28 kecamatan di Bojonegoro. Jika ini dapat terealiasi maka pada tahun 2021, jalan dalam kondisi mantab hanya kurang 77 kilometer.
Jika sementara masih ada jalan poros kabupaten yang belum diperbaiki, itu hanya soal waktu. Juga tingkat profesionalitas kontraktor yang mengerjakan proyek peningkatan jalan dengan sistem cor atau rigid, bukan soal kebijakan pimpinan Kabupaten Bojonegoro. Sehingga mesti objektif bahwa soal kebijakan Anna-Wawan sudah sesuai dengan janji kampanye sebelum dilantik 24 september 2018 lalu.
Tentu jika seluruh jalan poros kabupaten Bojonegoro sudah mulus akan menjadi catatan positif masyarakat Bojonegoro untuk kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesi a Perjuangan (PDI P) serta didukung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini.
Sebagian besar masyarakat Bojonegoro tidak pernah tahu berapa besar uang yang dimiliki oleh pemkab Bojonegoro, yang penting buat mereka adalah mereka nyaman dan aman saat mereka melewati jalan di Bojonegoro.
Sebagian besar petani bahkan tidak tahu apa itu Nilai Tukar Petani (NTP). Buat mereka saat mereka mau menanam padi, bibit dan pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dan saat mereka menjual hasil panen mereka, harganya menguntungkan.
Para pencari kerja tidak pernah menghitung berapa angka pengangguran di Bojonegoro. Yang penting mereka dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan.
Sebagian besar orang tua tidak mengetahui apa itu Angka Partisipasi Kasar (APK ). Pendidikan, buat mereka saat menyekolahkan anaknya mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dengan harga terjangkau.
Buat sebagian besar masyarkat saat mereka sakit, mereka dapat berobat dengan harga terjangkau, tidak penting lagi soal Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).
Mereka tidak pernah berpikir soal indeks kepuasan publik atas pelayanan administrasi, asal saat mereka membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga mudah dan cepat.
Dan itu sah karena sejatinya masyarakat adalah pemilik negeri ini, mereka adalah juragan dari para pegawai negara dan para pejabatnya. Kedaulatan mereka adalah suara mereka pada saat pemilihan umum lima tahunan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pelayan mereka dalam lima tahun ke depan.
Demikian sederhananya pemikiran dan keinginan masyarakat Bojonegoro. Tinggal komitmen pemimpin mereka untuk memenuhi keinginan yang sederhana itu.
Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko
