Sebanyak 16 Pejabat di Blora Tak Lolos Seleksi Pengisian JPTP

oleh -
Nama-nama 21 pejabat yang lolos seleksi pengisian JPTP di Pemkab Blora.Foto/Ais

 

Blora- Sebanyak 16 orang pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dinyatakan tidak lolos seleksi akhir dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Mereka terdiri dari sejumlah camat, kepala bidang dan sekretaris beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Hasil seleksi akhir diumumkan Jumat 7-8-2020. Pengumuman bernomor 21/PANSEL JPTP.BLA/VIII/2020 itu ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi yang juga ketua panitia seleksi JPTP Kabupaten Blora. Dari 37 orang sebelumnya mengikuti seleksi berupa tes tertulis dan wawancara yang digelar Selasa dan Rabu 21-22 Juli 2020, dan dinyatakan lolos sebanyak 21 orang.  Artinya, sebanyak 16 orang dinyatakan tidak lolos.

Seleksi selama dua hari itu melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.  ‘’Berdasarkan berita acara rapat koordinasi penetapan hasil akhir dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian JPTP di lingkungan Pemkan Blora tahun 2020 nomor 19/BA/PANSEL JPTP.BLA/VIII/2020 dengan ini diumumkan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif pengisian JPTP di lingkungan Pemkab Blora 2020,’’ tulis Komang Gede Irawadi dalam pengumuman hasil seleksi akhir.

Ke-21 orang pejabat yang lolos seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat dan direkomendasikan kepada Bupati Blora selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar dapat diangkat dalam JPTP di lingkungan Pemkab Blora. Ke-21 orang pejabat itu terbagi dalam tujuh formasi jabatan yang sebelumnya telah mereka lamar. Di setiap formasi berisi tiga orang pejabat. Bupati Djoko Nugroho nantinya akan memutuskan satu dari tiga orang itu untuk menempati jabatan di formasi yang telah disediakan.

Baca Juga :   Petarung MMA  Blora Bertarung Lawan Petarung Myanmar di Singapura. Hasilnya?

Adapun tujuh formasi jabatan itu adalah sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, kepala Dinas Kesehatan, kepala Badan Kepegawaian Daerah, asisten sekda bidang pemerintahan dan kesra, staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan, serta jabatan staf ahli bupati bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Sedangkan 16 orang pejabat yang tidak lolos seleksi adalah Dian Puspitarini (Kabid Kesmas Dinas Kesehatan) dan Edi Sucipto (Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan) yang melamar di formasi jabatan kepala Dinas Kesehatan. Pelamar di formasi staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan yang tidak lolos seleksi adalah Sunaryo (Kabid Perdagangan Dindagkop UKM) dan Susi Widyorini (Kabid Akutansi BPPKAD).

Pelamar yang tidak lolos seleksi di formasi jabatan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah Hartanto Wibowo (Camat Kunduran) dan Yayuk Windrati (Sekretaris Dinas PMD). Pelamar yang tidak lolos seleksi di formasi jabatan kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Agus Puji Mulyono (Camat Japah), Nunuk Nurul Hidayah (Kabid di Dinas Dalduk KB) serta Slamet Widodo (Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan). Pejabat tidak lolos seleksi di formasi jabatan sekretaris DPRD adalah M Toha Mustofa (Sekretaris Kecamatan Banjarejo) dan Pitoyo Trusingtyas Sarodjo (Kabag Administrasi Pembangunan Sekda).

Baca Juga :   Kasus Positif Covid-19 di Bojonegoro Terus Bertambah

Adapun pejabat yang tidak lolos seleksi di formasi staf ahli bupati bidang sosial budaya dan kemasyarakatan adalah Agus Listiyono (Kabid di Dindukcapil), Hadi Praseno (Kepala Pelaksana BPBD), Ignatius Ary Soesanto (Kabid di Dinkominfo), Lucius Kristiawan (Kabid di Dinkes) dan Widodo (Sekretaris Dinkominfo).

Bupati Djoko Nugroho dalam sambutan seleksi JPTP beberapa waktu lalu menjelaskan, Kabupaten Blora pada Desember 2020 menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga, kata dia, tidak diperbolehkan melaksanakan mutasi, kecuali pengisian jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya purna tugas.

‘’Oleh sebab itu, kita tidak ada mutasi, hanya seleksi JPTP untuk mengisi 7 jabatan yang kosong. Sebenarnya pada Oktober dan November nanti juga akan ada pejabat eselon II yang purna tugas yakni kepala Bappeda, BPPKAD dan Dindukcapil. Namun ketiganya nanti biar diisi oleh bupati terpilih yang baru,’’ tandas Djoko Nugroho yang akan habis masa jabatan sebagai bupati Blora pada 16 Februari 2021.

Penulis  : Ais

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *