Raperda Dana Abadi Ditolak, Pemkab Bojonegoro Minta Peninjauan Kembali ke Provinsi

oleh
Anggota Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Lasuri .Foto/Rozikin

Bojonegoro,damarinfo.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alasan penolakannya adalah belum ada Peraturan Pemerintah terkait Dana Abadi seperti yang tercantum dalam Pasal 166  Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Atas penolakan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Bupati Bojonegoro berkirim surat kepada Provinsi Jawa Timur. Dalam dokumen yang diterima oleh redaksi damarinfo.com, disebutkan dalam surat tersebut, Pihak Pemkab Bojonegoro menanyakan perihal waktu dilaksanakanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, yang semestinya menurut Pemkab Bojonegoro sejak diundangkan seharusnya sudah dapat dilaksanakan. Poin kedua adalah bahwa Raperda Dana Abadi telah melalui proses panjang dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, tokoh pendidikan, organisasi masyarakat dan sudah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Dan yang terakhir pihak Pemkab Bojonegoro menanyakan kepastian turunya Peraturan Pemerintah tentang Dana Abadi.

Baca Juga :   Enam Kesepakatan Pemkab Bojonegoro dan DPRD untuk Penanganan Corona

Menanggapi surat tersebut, Anggota DPRD Bojonegoro Lasuri menyampaikan bahwa sebenarnya ada sebagian Undang-Undang yang bisa langsung dilaksanakan tetapi perihal dana abadi tersebut ada klausul tentang Peraturan Pemerintah. Dan jika tidak ada klausul tersebut maka pasal terkait Dana Abadi bisa dilaksanakan.

“jadi harus menunggu adanya Peraturan Pemerintah, karena ada ketentuan tentang itu” Kata Lasuri.

Baca Juga :   Raperda Dana Abadi Tak Dapat Diproses Lebih Lanjut. Ini Alasanya

Terkait dengan rencana penempatan anggaran sebesar Rp. 500 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2022, kata Lasuri Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran DPRD sepakat untuk memasukan dalam dana cadangan. Harapanya setelah Peraturan Pemerintah (PP) tentang dana cadangan tersebut dapat digunakan untuk Dana Abadi.

Penulis : Syafik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *