Pihak DPRD Bojonegoro Pertanyakan Anggaran Jembatan Kanor-Rengel

oleh
(Rapat Kerja Komisi D DPRD Bojonegoro dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, Ruang Komisi D, Selasa 14-1-2020. Foto : Syafik)

Bojonegoro- Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Ali Huda mempertanyakan anggaran untuk jembatan Kanor- Rengel yang tidak semuanya dialokasikan dari APBD 2020 ini. Alasanya pembangunan jembatan ini melibatkan dua Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.  Padahal, menurut Ali Huda, akan ada penggantian bupati di Tuban pada pemilihan umum 2020 mendatang.

“Kalau bupati yang baru tidak berkenan dengan jembatan itu bagaimana? Mengapa tidak dianggrakan dalam satu tahun anggaran, padahal duitnya ada?” tanya politisi asal Kecamatan Sugihwaras ini kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Bina marga Nur Sujito pada rapat kerja yang digelar di ruang Komisi D, Selasa 14-1-2020.

Ali Huda mencotohkan Jembatan Kepoh Baru yang sharing  dengan Provinsi Jawa Timur, yang mangkrak karena dana dari Provinsi Jawa Timur tidak turun, padahal Pemkab Bojonegoro sudah membangun sisi bawah.

Pertanyaan Ali Huda ini muncul setelah Nur Sujito menjelaskan, untuk jembatan yang melintasi Sungai Bengawan Solo ini akan dikerjakan dalam dua tahun anggaran. Yakni tahun 2020 untuk konstruksi bawah dan tahun 2021 untuk konstruksi atas.

Baca Juga :   DPRD Bojonegoro : Kenaikan Tunjangan Dibarengi Peningkatan Kinerja dan Kepedulian

Baca : Bojonegoro Siap Membangun Jembatan Luwihaji – Medalem Blora

Menurut Nur Sujito, alasan dialokasikan dua tahun karena dikhawatirkan pengerjaan secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran tidak dapat diselesaikan karena pengerjaan pada sisi bawah harus dikerjakan dalam waktu 8 bulan masa pengerjaan dan diperkirakan bulan Februari 2020 baru mungkin dilelang. Pasalnya saat ini proses pembebasan lahan di wilayah Bojonegoro belum selesai.

“Setelah akta jual beli terbit baru bisa dilakukan proses tender, ” kata Nur Sujito yang berkali – kali menyampaikan kalimat. “Jika saya sudah tidak ada di Dinas PU lagi.”

Mendengar jawaban dari Nur Sujito, Ali Huda menimpali jika pembebasan lahan belum jelas semestinya tidak dianggarkan pada anggaran 2020. Seharunya tanahnya harusnya diselesaikan dulu pada tahun 2020 ini, selanjutnya pada tahun anggaran 2021 baru dianggarkan. Politisi Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini mencotohkan pekerjaan jembatan klepek sudah terlanjur dianggarkan di APBD tapi tanahnya tidak beres sehingga tidak dapat dikerjakan.

Baca Juga :   Solusi Kemandirian Fiskal, Berikut Penjelasan Anggota DPRD Lasuri.

“kalau kondisi seperti ini, dulu saya coret.  Pembebasan dulu lah setelah clear baru dianggarkan “ Tegas Ali Huda

Jumlah anggaran yang disiapkan untuk pembangunan dua jembatan adalah Rp 140 miliar. Untuk jembatan Luwihaji, Kecamatan Ngraho, menelan anggaran Rp 80 miliar. Sedangkan sisanya untuk jembatan Kanor-Rengel.

Sebelumny pada saat menghadiri uji coba landasan di bandara udara Ngloram Cepu, Bupati Bojonegoro menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Ngraho – Luwih aji pada tahun 2020 dari APBD Kabupaten Bojonegoro senilai Rp. 80 miliar.

Penulis : Syafik

Editro : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *