Petani soal Pupuk Kurang, DPRD Bojonegoro: Dilarikan Kemana

oleh
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memanggil Petrokimia selaku penyedia pupuk, distributor dan Dinas Pertanian pada Kamis, 15-1-2020. Foto/Rozikin

Bojonegoro – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memanggil Petrokimia selaku penyedia pupuk, distributor dan Dinas Pertanian pada Kamis, 15-1-2020. Pemanggilan itu terkait banyak aduan tidak adanya pasokan pupuk untuk petani.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Sally Atyasasmi menyampaikan jika laporan sementara angka pasokan pupuk berkurang. Namun sejumlah daerah masih ada laporan kekurangan pupuk subsidi. Hal ini harus di jelaskan secara terbuka. “Ini kok malah dikurangi alokasinya, sementara laporan petani kekurangan pupuk,” tegasnya di acara dengar pendapat di Kantor DPRD Bojonegoro, Rabu 15-1-2020.

Perwakilan Petrokimia Salmanul Cakra menyampaikan, jika di Bojonegoro ada sebanyak 10 distributor berikut ada 130-an kios serta alokasi pupuk di tahun 2019. Ini adalah pasokan terbesar kedua setelah Kabupaten Jember, yaitu sebanyak 180 ribu ton di tahun 2019 dan menurun menjadi 83 ribu ton di tahun 2020.”Bojonegoro paling banyak nomor dua se Indonesia alokasi pupukny. Ada enam gudang berkapasitas 300 ton,” tandasnya.

Salmanul melanjutkan, untuk stok pupuk di Kabupaten Bojonegoro sangat aman sekali. Selain itu setiap distributor harus menyediakan non-subsidi meski di pusat ada cadangan untuk mengantisipasi adanya kekurangan.

Baca Juga :   Dinas Kesehatan Bantah Ada PDP Corona di Bojonegoro

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri, mempertanyakan realisasi pupuk tahun 2019. Itu karena Bojonegoro mengalami kemarau panjang. Sementara alokasi pupuk sangat besar 180 ribu ton, sehingga pesta pora pupuk. “Dilarikan kemana itu, karena Bojonegoro kemarau panjang. Petani bengok – bengok pupuk gak ada. Ini bukan barang jualan, ini di subsidi negara,” tandasnya.

Baca Juga :   Cegah Covid-19, Bojonegoro Wacanakan Belajar di Rumah

Pendapat senada diungkapan anggota Komisi B DPRD lain, Choirul Anam. Dia mengaku khawatir jika di tahun 2020 penurunan alokasi pupuk sampai 50 persen, dimana pupuk seperti banjir saja. Tetapi faktanya masih kurang atau memang di lapangan ngendon. “Petani itu sebelum musim tanam sudah titip ke kios. Begitu saja terkadang masih tidak kebagian,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian Helmy Elisabeth menyampaikan jika luas area pertanian di Bojonegoro sebanyak 3.619 hektare. Tetapi tidak dijelaskan luasan untuk jenis tanamannya.

Penulis : Rozikin
Editor : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *