Lamongan-Aksi demo petani budidaya ikan di Kabupaten Lamongan yang menuntut dikembalikannya alokasi pupuk bersubsidi berlangsung tertib. Petani secara bergantian menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Pemkab Lamongan, 6-2-2020.
Bupati Lamongan Fadeli bersama Ketua DPRD A Ghofur, Kapolres AKBP Harun dan Sekkab Yuhronur Efendi, menemui para petambak ikan menemui di Kantor Pemerintah setempat.
Fadeli juga turun ke jalan menemui para petani. Menurutnya Pemerintah Lamongan memiliki keresahan yang sama dengan petani. Makanya dirinya terus mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi sama dengan alokasi 2019.”Sejak dikeluarkannya Permentan 1/2020, yang tidak mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk petani budidaya, sejak saat itu pula Kami langsung berkirim surat pada 15 Januari, protes kesana, ” ujarnya saat menerima demo petani budidaya ikan di Pemkab Lamongan.
Selain berkirim surat, Pemkab Lamonga juga intens, langsung menghadap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan). Yaitu menyampaikan keresahan petani budidaya Lamongan. “Tidak hanya kirim surat, tapi langsung mendatangi KKP dan kementan, agar mengembalikan alokasi seperti 2019. Insya Allah ini sudah diproses dan akan terealisasi, ” katanya di tengah-tengah pendemo.
Bupati Fadeli mengatakan, kehadiran para pendemo, menjadi dorongan bagi kami untuk menunjukkan pada pemerintah pusat, bahwa masyarakat ini memang benar benar membutuhkan. Sehingga ada percepatan realisasi jangka pendek dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perikanan MS Heru Widi menyampaikan, kunjungannya ke KKP dan Kementan RI atas perintah Bupati Fadeli untuk meminta tambahan pupuk bersubsidi yang ditujukan kepada pembudidaya ikan, khususnya di Kabupaten Lamongan.
Kemudian memohon peninjauan ulang Permentan Nomor 1/2020 pasal 5 yang meniadakan budidaya ikan atau petambak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sementara jika Kementerian Pertanian memang ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi pembudidaya ikan, maka dia meminta dialihkan kewenangan penyediaannya pada KKP.
Menurut Heruwidi, Dirjen PTSP RI menanggapi akan melakukan evaluasi segera terhadap RDKK. Apabila memungkinkan akan dilakukan penambahan pupuk pada Kabupaten Lamongan. “Yang disampaikan kepada Kami, pada prinsipnya pelayanan dan pemberian alokasi pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan bisa dilakukan oleh KKP setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementrian keuangan terkait penyedia anggaran,” kata dia.
Dia menilai kebutuhan pupuk bersubsidi untuk para pembudidaya ikan di Lamongan sangat mendesak untuk segera dipenuhi. Hal akan mempengaruhi capaian produksi perikanan di Lamongan, bahkan tingkat provinsi dan nasional.
Penulis : Sujatmiko/ data Humas Lamongan
