Pertahun 2022, Pemkab Bojonegoro Larang Rekrut PTT, Honorer dan THL

oleh
oleh
(Kabid Pengadan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur BKPP Kabupaten Bojonegoro Joko Tri Cahyono, dan Photo Surat Edaran Pelarangan Rekruitment Honorer. Grafis : Rozi)

Bojonegoro, damarinfo.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL). Jika PPK atau pejabat tidak mengindahkan pelarangan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

Surat edaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditandatangi Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bojonegoro tersebut Nomor 800/851/412.301/2022 tertanggal 14-Februari-2022. Ditunjukkan kepada Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Satpol PP, Direktur RSUD, Kepala Bagian Setda, Camat se-Kabupaten Bojonegoro.

Baca Juga :   Jadi Lahan Kerja Strategis, Kini Ada Bimbel Ujian Perangkat Desa

Dalam surat tersebut, Pemkab Bojonegoro melarang melakukan perekrutan PTT, Honorer dan THL berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang managemen pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja. pelarangan tersebut terhitung sepanjang tahun 2022.

Masih dalam surat tersebut, bupati memerintahkan agar membuat uraian tugas bagi PTT, Honorer dan THL agar tidak tumpang tindih dengan tugas PNS atau PPPK.

Baca Juga :   Bupati Bojonegoro : PPPK di Bojonegoro Dikontrak Langsung 5 Tahun, Kabupaten Lain Hanya 1 Tahun

Menurut Kabid Pengadan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur BKPP Kabupaten Bojonegoro Joko Tri Cahyono, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan database. Hal itu dilakukan untuk menyisir perkiraan yang bisa dibuatkan formasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk jumlah PTT, Honorer dan THL sebanyak 3.700 orang.

“Tenaga kesehatan yang banyak jumlahnya,” ujarnya.

Penulis : Rozikin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *