Bojonegoro, damarinfo.com Data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) menyebutkan bahwa realisasi belanja Kabupaten Bojonegoro tahun 2022, per 7 Juni 2022 adalah Rp. 1,035 triliun dari rencana belanja sebesar Rp. 5,947 triliun atau sebesar 17,41 persen.
Realisasi tertinggi pada Belanja Pegawai yang mencapai Rp. 416,04 miliar atau 33,62 persen dari total Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.237,64 miliar. Berikutnya Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 303,40 miliar dari total Rp. 1.096,26 miliar atau 27,68 persen, selanjutnya Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 252,85 miliar dari total 1.220,15 atau 20,72 persen. Sementara terendah adalah Belanja Modal dari rencana sebesar Rp. 1.450,24 miliar baru terealisasi sebesar Rp. 23,23 miliar atau 1,60 persen.
Persentase realisasi belanja ini menempatkan Kabupaten Bojonegoro pada urutan ke lima Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan realisasi anggaran terendah. Urutan pertama terendah adalah Kabupaten Jombang yang hanya mencatat persentase realisasi sebesar 10,22 persen. Dari total Belanja pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp.. 2.722,75 miliar baru teralisasi Rp. 278,34 miliar. Urutan kedua adalah Kabupaten Bondowoso dengan peresentase realisasi 13,97 persen. Disusul Kabupaten Probolinggo dengan persentase realisasi sebesar 14,19. Urutan ke empat adalah Kabupaten Mojokerto dengan persentase realisasi anggaran sebesar 14,73 persen.
Sementara itu untuk persentase realisasi belanja tertinggi dicapai oleh Kota Blitar dengan nilai 32,71 persen, berikutnya Kabupaten Lamongan dengan persentase realiasi belanja 31,54 persen dan yang ketiga adalah Kabupaten Madiun dengan persentase realisasi belanja 31 persen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandemi covid-19 terkendali untuk meningkatkan pertumbuhkan perekomian didaerah masing-masing caranya adalah dengan Percepatan realisasi belanja, APBD yang ada berasal dari komponen terdiri dari tiga TKDD, PAD dan sumber lainya yang sah.
“Mohon agar APBD yang sudah dirancang jangan seperti tradisi sebelumnya yaitu dihabiskan diakhir tahun” Kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, 2-6-2022 lalu (akun yotube kementerian dalam negeri)
Lanjut Tito-panggilanya- dalam rangka pemulihan ekonomi belanja Pemerintah Daerah berperan penting sebagai stimulator agar swasta bergerak dengan adanya belanja daerah belanja dari negara the biggest buyer pembeli terbesar adalah negara. Yang kedua adalah agar ada uang beredar di masyarkat sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, pasalnya konsumsi rumah tangga adalah variabel terpenting untuk membentuk persenetase pertumbuhan ekonomi dan ini dipengaruhi oleh uang beredar.
Penulis : Syafik
