(Refleksi Dies Natalis HMI ke 73)
Oleh : M. Yazid Mar’I *
Sejarah mencatat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) digagas sejumlah aktivis mahasiswa, dengan tokoh utamanya Lafran Pane. Berdirinya organisasi berlambang bulan bintang di Yogyakarta 5 Februari 1947 ini, berkarakteristik khas sebagai pola gerakan yang tidak memisahkan gerakan politik dengan keagamaan.
Berpolitik bagi HMI adalah suatu keharusan. Sebab untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya, organisasi dengan bendera dominan warna hijau, hitam putih ini, haruslah dilakukan secara politis. Namun bukan berarti menjadi organisasi politik, sebab HMI lahir sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan teologisnya. Kampus sebagai wahana aktivitasnya, mahasiswa Islam sebagai anggotanya.
Background kampus dan idealisme mahasiswa merupakan faktor penyebab HMI senantiasa berpartisipasi aktif dalam merespon problematika yang dihadapai umat dan bangsa. Jadi wajar jika HMI tetap memainkan peran politiknya dalam kancah bangsa ini. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Rusli Karim dalam bukunya “HMI MPO ; Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia”. Menurutnya: “Walaupun HMI bukan organisasi politik, tetapi ia peka dengan permasalahan politik. Bahkan kadang-kadang karena keterlibatannya yang sangat tinggi dalam aktivitas politik ia dituduh sebagai kelompok penekan (pressure group)”.
Karakteristik khas pola gerakan politik inilah yang menjadikan HMI senantiasa bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas organisasi, sehingga melahirkan sikap moderat dalam aktivitas politik HMI. Lahirnya sikap moderat ini sebagai konsekuensi logis dari kebijakan HMI memposisikan dirinya harus senantiasa berada diantara berbagai kekuatan kepentingan agar HMI lebih leluasa dalam merespon sekaligus mencari alternatif dan solusi terhadap problematika yang terjadi di sekitarnya. Namun sebagai konsekuensi logis pula bagi HMI, dengan sikap moderat dalam aktivitas politiknya cenderung akomodatif dan kompromis dengan kekuatan kepentingan tertentu, dalam hal ini penguasa.
Secara historis sikap politik HMI ini sangat dipengaruhi dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa corak pemikiran ke-Islaman-ke-Indonesiaan yang dipahami HMI dan kultur gerakannya yang dibentuk sejak kelahirannya. Sementara faktor eksternal, mempertegas HMI sebagai organisasi berbasis Islam dengan ajaran Islam sebagai landasan nilai dalam gerakannya, tentunya tidak bisa dilepaskan dari komunitas Islam. Karenanya akan berjuang bersama-sama umat dalam memperjuangkan terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT (baldatun toyyibatun warabbun ghafur), inheren dengan tujuan berdirinya.
Maka pola gerakan HMI akan banyak dan selalu dipengaruhi oleh kondisi sosio-aspiratif umat Islam yang berbeda dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga pola gerak HMI di Bojonegoro, tentunya tidak jauh dengan sosio cultural masyarakat di kabupaten ini. Pola gerak HMI Bojonegoro yang di dalamnya juga KAHMI (Korp Alumni Mahasiswa Islam) Bojonegoro yang lebih dominan dalam kegiatan keagamaan dari kegiatan politik terkesan HMI hanya sebagai ORMAS yang tidak memiliki taring dan kurang memberikan proteksi terhadap ketidakadilan yang terjadi pada umat dan masyarakat. Padahal telah dicontohkan oleh para pendahulu HMI, bahwa peran keumatan dan KeIndonesiaan HMI inilah yang telah teruji mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan di masyarakat.
Tentu ini ke depan haruslah menjadi pemikiran bersama HMI dan Alumninya (KAHMI). Tentu saja HMI haruslah berbuat, KAHMI haruslah bergerak, dengan tetap bersifat kritis dan tentu juga konstruktif terhadap perjalanan pemerintahan di Bojonegoro. Terhadap kekayaan alam Bojonegoro yang telah dianugerahkan Tuhan, tentulah harus sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Maka jika boleh sedikit mengkritisi terhadap Alumni HMI, baik yang berada di pemerintahan maupun di legislatif, mestinya harus tetap dan senantiasa menjiwai Nilai Dasar Perjuangan yang pernah diterimanya. Dalam arti lain Ia haruslah tetap menjadi yang terdepan dalam menciptakan Bojonegoro sebagai kabupaten yang layak disebut dalam hitungan. Yaitu sejajar dengan kabupaten yang tergolong berusia muda dan dengan APBD yang bukan tergolong tinggi.
Kesadaran untuk berhimpun, berdiskusi, tetaplah harus menjadi bagian penting agar kekritisan yang dimiliki tidak tergusur oleh kesibukan yang ada, dimana pada akhirnya mampu menjadi bagian penting dalam perjalanan di Bojonegoro. Jika tidak tentu HMI hanya akan menjadi organisasi yang terlelap oleh kebesaran nama.
Penulis: Korpres KAHMI Bojonegoro tahun 2015-2020
