Bojonegoro, damarinfo.com – Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah pengangguran, yaitu kondisi ketika seseorang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Masalah pengangguran ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Pengangguran muncul ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro dalam buku statistik ketenagakerjaan tahun 2023, ketidakseimbangan ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Selain itu, kualitas pendidikan tenaga kerja di Bojonegoro masih rendah, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Tidak sedikit juga penduduk usia sekolah yang sudah masuk kategori angkatan kerja.
Dalam lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja di Bojonegoro terus meningkat, namun angka pengangguran justru ikut naik. Pada 2019, terdapat 689.890 tenaga kerja di Bojonegoro, dan pada 2023 jumlah ini bertambah menjadi 750.138. Meski begitu, jumlah pengangguran juga meningkat dari 25.435 orang pada 2019 menjadi 36.411 orang di 2023. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat mencapai puncaknya di tahun 2020 dengan 4,92%, turun sedikit menjadi 4,63% pada 2023.
Data Pengangguran di Bojonegoro 2019-2023
| Tahun | TPT | Pengangguran | Angkatan Kerja | Upah Rata-rata |
| 2019 | 3,56% | 25.435 orang | 689.890 orang | Rp2.254.699 |
| 2020 | 4,92% | 37.012 orang | 715.089 orang | Rp2.193.263 |
| 2021 | 4,82% | 35.057 orang | 692.456 orang | Rp2.201.832 |
| 2022 | 4,69% | 34.414 orang | 699.239 orang | Rp2.243.607 |
| 2023 | 4,63% | 36.411 orang | 750.138 orang | Rp2.535.838 |
Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan penduduk berpendidikan tinggi cukup signifikan. Pada 2023, TPT lulusan SMA umum mencapai 9,38%, sementara untuk SMA kejuruan mencapai 8,79%. Kelompok ini sering disebut sebagai “penganggur terdidik”.
Analisis TPT Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender
Tingkat pengangguran beragam tergantung jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Berikut data TPT berdasarkan jenjang pendidikan untuk laki-laki dan perempuan:
| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
| SD | 1,66% | 1,79% | 1,72% |
| SMP | 4,17% | 4,43% | 4,27% |
| SMA | 9,21% | 9,68% | 9,38% |
| SMK | 8,16% | 10,27% | 8,79% |
| Perguruan Tinggi | 1,67% | 11,44% | 6,95% |
Dari data ini, terlihat bahwa perempuan lulusan SMK dan perguruan tinggi memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 10,27% dan 11,44%. Tingkat pengangguran untuk perempuan lulusan SMA juga lebih tinggi, yakni 9,68% dibandingkan laki-laki 9,21%. Hal ini menunjukkan perempuan dengan pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi lebih rentan terhadap pengangguran.
Penganggur terdidik ini sering kali menunggu pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka dan menolak pekerjaan dengan upah yang dianggap tidak memadai. Kebanyakan dari mereka tidak merasa terdesak untuk segera bekerja, berkat dukungan ekonomi dari keluarga.
Kenaikan angka pengangguran ini menandakan bahwa tidak semua penduduk yang memasuki pasar kerja berhasil mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta memberikan pelatihan keterampilan agar masyarakat lebih siap bersaing di dunia kerja.
Komitmen Anggaran untuk Ketenagakerjaan
Meskipun masalah pengangguran di Bojonegoro meningkat, alokasi anggaran untuk sektor ketenagakerjaan masih tergolong kecil. Pada 2023, anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya sebesar Rp11,58 miliar, atau sekitar 0,14% dari total belanja APBD Kabupaten Bojonegoro. Dari anggaran tersebut, hanya 69,9% yang terealisasi, yakni sebesar Rp8,09 miliar.
Lebih khusus lagi, anggaran yang langsung terkait dengan ketenagakerjaan hanya mencapai Rp2,35 miliar dari rencana awal Rp3,08 miliar. Alokasi anggaran yang kecil ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap masalah ketenagakerjaan belum menjadi prioritas utama, padahal tingginya angka pengangguran menjadi salah satu persoalan utama di Bojonegoro.
Rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Melihat kondisi pengangguran yang terus meningkat, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro:
- Menciptakan Lapangan Kerja Baru: Pemerintah harus mendorong investasi yang mampu membuka peluang pekerjaan, terutama di sektor-sektor yang padat karya seperti pertanian, manufaktur, dan industri kreatif.
- Peningkatan Pelatihan Keterampilan: Mengadakan program pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Pelatihan ini harus fokus pada peningkatan keterampilan praktis untuk angkatan kerja, terutama bagi mereka yang berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi.
- Mendorong Kewirausahaan: Pemerintah bisa memberikan dukungan kepada wirausaha lokal, baik melalui bantuan modal maupun bimbingan teknis. Program UMKM dan startup perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih terdorong untuk menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain.
- Kolaborasi dengan Sektor Pendidikan: Penting untuk memperkuat kerjasama antara sekolah dan dunia usaha. Kurikulum pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
- Meningkatkan Akses Informasi Pasar Kerja: Pemerintah bisa mengoptimalkan layanan bursa kerja atau job fair, baik online maupun offline, untuk memudahkan para pencari kerja terhubung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka pengangguran di Bojonegoro bisa ditekan, dan masyarakat lebih siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
Penulis : Syafik
Sumber data : Buku Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 (BPS Kabupaten Bojonegoro) BPS Jawa Timur (https://jatim.bps.go.id/id)
