Blora-Bupati Blora Haji Arief Rohman memerintahkan dilakukannya antisipasi dampak sosial dari pembangunan bendung gerak Karangnongko. Proyek strategis nasional ini akan ada warga bedol desa atau pindah kampung di tempat lain.
Sebagai catatan, proyek strategis nasional ini, tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019. Sedangkan yang melaksanakan adalah Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan membutuhkan lahan luas. Jika terjadi bedol desa ini, adalah peristiwa pertama kali terjadi di Kabupaten Blora.
Bupati Blora Arief Rohman mengemukakan, dampak terbesar dari proyek ini masalah sosial, dimana proyek strategis nasional dengan bedol desa ini merupakan yang pertama di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Beban terberat atas proyek ini adalah salah satu kampung di Kabupaten Blora, harus bedol desa. Secara teknis pihak dinas terus berjalan. Soal masyarakat ini perlu pendekatan. “Tolong serap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya dan kalau bisa buat surat sehingga menjadi acuan saya untuk koordinasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian Kehutanan. Agar masyarakat tidak galau,” ujar bupati saat memimpin rapat percepatan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di ruang pertemuan Bappeda, Senin 8-Maret-2021.
Sekadar diketahui, Bendung Gerak Karangnongko dibangun di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo. Badan bendung gerak di sisi kanan berada di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro dan di sisi kiri di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Bendung Karangnongko rencananya akan dibangun dengan tipe concrete gravity dengan daerah tangkapan seluas 10,03 kilometerpersegi serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta meterkubik. Infrastruktur ini diproyeksikan mampu memberikan pasokan daerah irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 hektare dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 hektare.
Pembangunan bendung Karangnongko rencananya mulai dilaksanakan tahun 2021 dan selesai 2024. Anggarannya berasal dari APBN mencapai Rp 2,5 triliun. Bendung gerak Karangnongko nantinya akan berdampak pada beberapa desa di Kecamatan Kradenan. Yakni Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Mendenrejo, Desa Nglebak dan Desa Megeri.
Bupati Arief Rohman menuturkan, tugas terberat dari tim percepatan pembangunan bendung gerak Karangnongko adalah mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dia berharap Pak Camat dan Pak Kades yang berhubungan langsung dengan masyarakat mendapat tugas terberat karena harus mengadakan pendekatan secara informal dengan masyarakat terdampak. “Saya sudah komunikasikan dengan Kapolres dan Dandim untuk membantu menjaga kondusivitas warga masyarakat terdampak,” kata pria yang pernah menjabat Wakil Bupati Blora periode 2016-2021 ini. Terkait pembangunan rumah khusus, menurut bupati, perlu dilakukan pendekatan. “Yang terpenting kita perlu bicara soal relokasi warga ini mau kemana. Harus ada kepastian dan ini segera. Perlu membahas skema-skema soal relokasi warga kita,” imbuhnya.
Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati di awal rakor melaporkan kepada bupati bahwa sebagai tindak lanjut rapat pada Jumat 5-3-2021 telah tersusun draft tim percepatan pembangunan bendung gerak Karangnongko. “Draft tim percepatan pembangunan bendung gerak Karangnongko sudah terbentuk. Mohon arahan sehingga tim ini bisa segera berkoordinasi dan melakukan konsolidasi dengan tim dari BBWS,” ujar wabup.
Penulis :Abdul Muiz
Editor : Sujatmiko
