Bojonegoro, damarinfo.com — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) membuka dua pelatihan strategis: Pelatihan Pengelolaan Data Spasial dan Pengisian Geoportal Daerah, serta Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bonero Bojonegoro ini diikuti lebih dari 100 ASN dari berbagai OPD, dan akan berlangsung selama lima hari, mulai 3 hingga 7 November 2025.
Dorong Transformasi Digital Pemerintahan
Bupati Bojonegoro menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. Ia menegaskan bahwa percepatan digitalisasi menjadi keharusan bagi setiap instansi pemerintah.
“Teknologi berkembang cepat, dan pemerintah harus menjawab kebutuhan masyarakat dengan layanan digital yang cepat dan akurat. SPBE menjadi kunci pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujar Bupati.
Integrasi Data Spasial untuk Satu Peta Bojonegoro
Pelatihan pengelolaan data spasial berfokus pada peningkatan kemampuan teknis ASN dalam mengelola data sektoral yang akan diintegrasikan ke dalam Geoportal Kabupaten Bojonegoro.
Setiap OPD ditargetkan mampu menghasilkan setidaknya satu data spasial sektoral dan berkomitmen memperbarui data secara berkelanjutan.
Perkuat Kompetensi Digital ASN
Sementara itu, pelatihan manajemen SPBE diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan literasi digital ASN, serta memperkuat integrasi satu data antara pemerintah pusat dan daerah.
Peserta juga diminta menyusun rencana aksi penerapan SPBE sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
Kolaborasi dengan BIG dan UGM
Pelatihan menghadirkan narasumber dari Pusat Pengembangan Kompetensi Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada.
Materi yang diberikan mencakup sistem informasi geografis, manajemen data sektoral, transformasi digital berbasis data, hingga praktik terbaik penerapan SPBE.
Data Akurat untuk Layanan Publik yang Lebih Baik
Bupati menegaskan, hasil dari pelatihan ini akan menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan publik.
“Semua informasi kini berbasis digital. Dengan data akurat dan terintegrasi, pemerintah bisa mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya menutup acara.
Editor : Syafik
Sumber : Bagian Prokopim Pemkab Bojonegoro
