Partai NasDem Desak DPRD Bojonegoro Bentuk Pansus Covid-19

oleh
(Rapat DPD Partai Nasdem dengan Anggota Fraksi Partai Nasdem, Sabtu 11-4-2020. Kantor DPD Partai Nasdem Jalan Lettu Suyitno Bojonegoro)

Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Bojonegoro mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Covid-19. Alasannya mengacu pada perkembangan penyebaran dan penanganan virus corona di Bojonegoro akhir-akhir ini.

Menurut Ketua DPD Partai NasDem Bojonegoro,Alham M Ubay, dirinya memanggil secara khusus tiga anggotanya yang duduk di lembaga legeslatif. Yaitu memintai lapora sekaligus membicarakan langkah-langkah yang sudah dijalankan Pemerintah Bojonegoro bersama satuan tugas.
“Kami melihat satuan tugas yang ada belum maksimal menangani masalah covid-19 secara serius dan maksimal. Karena itu, kepada anggota fraksi NasDem untuk mempelopori dan memperjuangkan terbentuknya Pansus Covid-19,” katanya pada damarinfo.com, Sabtu 11-April-2020.

Partai NasDem memandang, bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan belum maksimal. Bahkan, menurut Alham, informasi dari pemerintah atau dari satuan tugas di tingkat kabupaten malah membingungkan masyarakat. Contohnya, terkait jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang valid.

“Masak, informasi dari provinsi dan kabupaten tidak sinkron, mengenai zona merah. Kabupaten masih bertahan di zona kuning, tapi provinsi sudah mnyatakan Bojonegoro zona merah,” jelasnya.

Baca Juga :   Vaksin Datang Malam di Blora, Pagi Disuntikkan

Hal ini lanjut mantan Ketua Panwaslu Kab Bojonegoro ini, seperti ada yang ditutup-tutupi. Walau akhirnya bupati telah meluruskan.

“Kurang transparan,” tegasnya.

Diharapkan, lanjutnya, melalui Pansus Covid-19 ini, nantinya dewan bisa mengawasi kinerja satuan tugas mulai dari kabupaten, kecamatan dan satuan tugas di desa-desa.

Baca Juga :   Soal Penolakan Biaya Kunker untuk Bantu Corona, Sekda Bojonegoro: Dinkes Sudah Ada Anggarannya

Apalagi, pemerintah sudah mengalihkan dana di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan covid-19 ini. Bahkan dana desa bisa dialihkan untuk menangani masalah corona oleh pemeruntah desa.

“Kalau tidak diawasi secara ketat, bahaya. Baik secara kinerja maupun penggunaan anggarannya. Jangan sampai menjadi ajang korupsi yang memanfaatkan isu corona ini,” kata mantan jurnalis televisi ini.

Melalui Pansus Covid-19 ini, rakyat Bojonegoro bisa ikut mengawasi jalannya satuan tugas di semua tingkatan.

“Soal covid-19 ini, kami secara khusus membahas bersama anggota fraksi. Kesimpulanya, sudah mendesak Legeslatif membentuk pansus,” tegasnya.

Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *