Majelis Hakim Putuskan Gugatan Perjanjian PI Blok Cepu Tidak Dapat Diterima

oleh
Sidang gugatan atas perjanjian Partisipacing Interest (PI) Blok Cepu dalam putusan sela di Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada Selasa 1-Desember-2020.Foto/Rozikin

Bojonegoro – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima gugatan atas perjanjian Partisipacing Interest (PI) Blok Cepu dalam putusan sela pada Selasa 1-Desember-2020. Gugatan sebagaimana diketahui diajukan Agus Susanto Rismanto dan Anwar Sholeh selaku warga Negara.

Dalam putusan sela, Majelis Hakim Yang diketuai Salman Alfarasi mengatakan, selain tidak sah dan tidak dapat diterima juga membebankan biaya perkara kepada penggugat yaitu Agus Susanto Rismanto. Sedangkan besaran biayanya Rp. 2.111.000.  Sementara Anwar Soleh selaku penggugat intervensi biaya perkaranya nihil. “Jadi, penggugat dan tergugat atas putusan sela ini kami beri waktu upaya banding atau tidak selama 14 hari. Jika penggugat mengajukan gugatan baru juga bisa,” ujarnya.

Humas PN Bojonegoro Isdaryanto mengatakan, majelis hakim memutuskan tidak sah dan tidak dapat diterima gugatan citizen law suit (CLS) tersebut dikarenakan ada beberapa sebab. Pertama CLS tidak bisa menarik badan hukum swasta sebagai tergugat, karena sifatnya itu koreksi dari masyarakat terhadap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam segala lini tingkatan.

Kedua, tidak adanya notifikasi dalam waktu 60 hari kerja, yang mana notifikasi tersebut ditembuskan kepada ketua pengadilan, dengan tujuan supaya si pembuat kebijakan merubah terhadap kebijakannya. Kalau tidak merubah maka masuklah gugatan tersebut.  “Hal ini sesuai dengan SK Mahkamah Agung Nomor 36 tahun 2013,” tandas Isdaryanto.

Lanjut Isdaryanto, kenapa gugatan tersebut disidangkan secara CLS tidak gugatan perdata biasa. Itu karena jika gugatan tersebut diperiksa secara biasa maka malah tidak nyambung, karena tidak memiliki kepentingan hukum dalam perdata biasa. Namun dalam CLS penggugat memiliki kepentingan hukum sebagai warga negara. “Cuma, dalam gugatan ini persyaratan formalnya saja yang belum terpenuhi sehingga putusannya tidak dapat diterima tidak ditolak, sebagaimana yang di nyatakan dalam majelis tadi jika telah memenuhi persyaratan bisa mengajukan gugatan kembali,” tegasnya.

Agus Susanto Rismanto saat berkomuniksi dengan panitera PN Bojonegoro usai sidang berlangsung.Foto/Rozikin

Sebagai penggugat Agus Susanto Rismanto mengatakan, jika mempelajari dalam putusan sela ada kesempatan untuk mengajukan gugatan ke perdata lagi. Namun akan dipelajari terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya kalau bicara tentang rencana awal persolan perdata ini perlu dijadikan alasan agar ada renegoisasi dan tidak terjadi kerugian Negara. Yaitu tidak terjadi pembagian deviden tersebut. “Namun pada tanggal 20 Oktober deviden dibayarkan, maka saya melihat upaya perdata tidak lagi efektif.  Itu karena sudah tidak ada iktikat baik untuk renegoisasi,” ungkapnya.

Menurut Agus, dengan pembagian deviden dirinya menganggap sudah ada kerugian Negara. Sehingga pada hari Kamis lalu menempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan ke KPK, sehingga perkara pidana ini yang menjadi fokus. “Abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) itu pada dasarnya pada wilayah hukum pidana. Cuma dengan perdata kita coba duduk bersama agar tindak pidana tidak terjadi. Tapi yaa, sudahlah mereka show must go on, kita ya show must go on,” pungkasnya.

Penulis  : Rozikin

Editor    : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *