Damarinfo.com – Tahukah kamu kalau dalam lima tahun terakhir (2019–2023), Kabupaten Bojonegoro telah membelanjakan uang sebesar Rp. 25,75 triliun? Angka yang luar biasa besar ini mungkin sulit dibayangkan. Namun, dengan belanja sebesar itu, apa yang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro?
Selama ini, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memang menjadi andalan Pemkab Bojonegoro. Jalanan yang mulus, atau istilah kerennya “jalan nglenyer”, sering kali menjadi kebanggaan. Namun, dari total belanja selama lima tahun tersebut, hanya Rp. 5,36 triliun atau 20,84% yang digunakan untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Artinya, ada 79,16% atau lebih dari Rp. 20 triliun anggaran yang dibelanjakan untuk sektor-sektor lain.
Tapi, apa yang kita dapatkan dari belanja sebesar itu?
Di luar “jalan nglenyer”, masyarakat Bojonegoro masih menghadapi berbagai persoalan. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih tergolong tinggi, dengan Kabupaten Bojonegoro berada di urutan ke-11 kabupaten termiskin di Jawa Timur. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro stagnan di urutan ke-26 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro juga belum terlalu memuaskan, sering kali berada di papan bawah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.
Mari kita lihat lebih dalam:belanja Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun.
- Belanja Operasional: Dari total anggaran, hampir setengahnya (49,41%) atau sekitar Rp. 12,72 triliun digunakan untuk belanja operasional, yang sebagian besar adalah untuk belanja pegawai dan barang/jasa. Ini berarti sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar gaji pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan, tapi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Apakah ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan warga?
- Belanja Hibah dan Bantuan Sosial: Untuk bantuan hibah dan sosial, ada sekitar Rp. 2,1 triliun (8,26%). Dana ini digunakan untuk mendukung program sosial dan hibah, tapi dengan kondisi Bojonegoro yang masih masuk 11 besar kabupaten termiskin di Jawa Timur, apakah dana ini sudah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan?
- Belanja Modal: Pemerintah Bojonegoro telah mengalokasikan sekitar Rp. 7,62 triliun (29,60%) untuk belanja modal. Ini meliputi pembangunan gedung, mesin, dan peralatan. Tapi, dengan kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang masih tertinggal, apakah belanja ini sudah fokus pada infrastruktur yang benar-benar mendukung kualitas hidup masyarakat, seperti sekolah dan rumah sakit?
- Belanja Tidak Terduga: Ada juga Rp. 111 miliar (0,43%) yang dialokasikan untuk belanja tidak terduga, misalnya untuk menangani keadaan darurat atau bencana. Meski ini bagian kecil dari anggaran, penting untuk memastikan bahwa dana ini digunakan dengan tepat saat kondisi kritis
Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang sangat besar setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, SiLPA Bojonegoro terus bertambah,. Berikut rincian SiLPA dari tahun 2019 hingga 2023:
-
- 2019: Rp. 2,02 triliun
- 2020: Rp. 2,01 triliun
- 2021: Rp. 2,83 triliun
- 2022: Rp. 3,22 triliun
- 2023: Rp. 2,89 triliun
SiLPA yang besar ini menunjukkan bahwa ada banyak anggaran yang tidak terserap secara maksimal setiap tahunnya. Padahal, dengan anggaran yang begitu besar, pemerintah daerah bisa mempercepat program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, faktanya, belanja yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Bojonegoro berhak mempertanyakan, ke mana anggaran sebesar itu digunakan dan mengapa ada begitu banyak anggaran yang tidak terpakai? Apakah ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang? Atau mungkin program-program yang direncanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Yang pasti, SiLPA sebesar ini adalah peluang yang hilang bagi masyarakat Bojonegoro untuk menikmati layanan yang lebih baik.
Dengan Rp. 25 triliun yang telah dibelanjakan selama lima tahun, dan tambahan Rp. 2 triliun lebih SiLPA yang tidak terpakai setiap tahunnya, kita masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya didapatkan masyarakat Bojonegoro selain “jalan nglenyer”?
