Blora- Pembelajaran siswa dengan tatap muka di sekolah mulai disiapkan di era pandemi Covid-19. Sebagai langkah awal, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menetapkan lima SMP sebagai pilot project pembelajaran tatap muka selama dua bulan.
Kelima sekolah itu di wilayah eks kawedanan. Yakni, eks Kawedanan Ngawen ditunjuk SMPN 1 Todanan, eks Kawedanan Randublatung SMPN 1 Menden, eks Kawedanan Cepu SMPN 2 Kedungtuban, dan eks Kawedanan Blora ditunjuk SMPN 2 Tunjungan. Sedangkan untuk MTs ada MTs Negeri Jepon.
‘’Sekolah-sekolah ini berada di zona kuning dan letaknya berada di dalam, dalam artian tidak berada di wilayah heterogen. Siswanya hanya dari wilayah sekitarnya. Sehingga potensi penularan virus korona (Covid-19) minim,’’ ujar Kepala Dinas Pendidikan Blora Hendi Purnomo saat rapat koordinasi (Rakor) penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis 13-8-2020.
Rakor yang dipimpin Bupati Blora Djoko Nugroho itu diikuti oleh para kepala SMP, kepala korwil TK/SD kecamatan, Dewan Pendidikan, perwakilan cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng wilayah IV, serta PGRI, dan pengawas sekolah.
Meskipun sudah ditetapkan lima sekolah percontohan, namun Dinas Pendidikan Blora belum memastikan kapan tanggal dimulainya pembelajaran tatap muka. Karena masih harus melalui banyak tahapan persiapan, mulai pengecekan kesiapan sekolah hingga persetujuan orangtua / wali anak didik.
‘’Sementara baru SMP sederajat yang akan disiapkan. Sedangkan untuk SD dan TK/PAUD, belum. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, koordinasi dengan Dinas Kesehatan akan terus dilakukan untuk mengetahui kondisi Covid-19 di Blora,’’ tandas Hendi Purnomo yang juga alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Lilik Hernanto dalam paparan di rakor tersebut menyampaikan bahwa kondisi persebaran Covid-19 harus dijadikan bahan pertimbangan sebelum membuka kembali sekolah tatap muka. Menurutnya, saat ini Kabupaten Blora secara umum berstatus zona kuning atau dalam artian memiliki risiko rendah penularan Covid-19. Namun, jika dirinci per kecamatan, masih ada empat kecamatan yang masuk zona orange, artinya memiliki risiko sedang dalam penularan Covid-19. Yakni Kecamatan Cepu, Ngawen, Japah, dan Banjarejo. ‘’Kondisi ini akan terus berkembang dan bisa berubah. Kita evaluasi dua minggu sekali,’’ ungkap Lilik Hernanto.
Bupati Djoko Nugroho mengungkapkan keprihatinannya terhadap keberlangsungan pendidikan jarak jauh (daring, red) yang dinilai kurang efektif. Menurutnya, masih banyak dijumpai anak-anak justru dibiarkan begitu saja bermain. Padahal harusnya mereka tetap belajar di rumah dengan pengawasan orang tua. ‘’Orang tua pun tidak bisa terus menerus mendampingi anaknya belajar jarak jauh dari rumah. Saya rasa yang masuk zona kuning bisa mempersiapkan diri memulai pembelajaran tatap buka dengan syarat ketat. Salah satunya persetujuan orang tua dan kesiapan sekolah,’’ tegasnya.
Bupati juga meminta nantinya seluruh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan bisa mengikuti rapid-test terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka. ‘’Saya ingin ada sample, percontohan di beberapa sekolah lebih dahulu. Tolong Dinas Pendidikan bisa memilih untuk percontohan atau pilot project nya. Cek kesiapannya, kebutuhannya apa saja nanti kita cukupi semuanya, seperti masker, face shield, hand sanitizer dan lainnya,’’ kata Djoko Nugroho.
Jika selama masa uji coba dua bulan itu dalam satu sekolah tidak ada kasus Covid-19, bupati berjanji akan memberikan apresiasi kepada sekolah tersebut. Namun, jika ada penularan, maka sekolah dianggap gagal dan akan dievaluasi kembali.
Penulis : Ais
