KUA PPAS Anggaran Bojonegoro Disahkan, BKD Tetap Tidak untuk Semua Desa

oleh
oleh
(Suasana sebelum Rapat Banggar dengan TAPD, Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu 20-9-2023. Foto : Syafik)

Bojonegoro,damarinfo.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2023 dan KUA PPAS APBD tahun 2024.

Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu 20-9-2023, yang dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Beberapa titik krusial yang sempat menjadi perbedaan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro dapat dicapai kata mufakat. Di antaranya adalah soal Bantuan Khusus Kepada Pemerintahan Desa atau BKD, sebelumnya anggota Banggar meminta agar BKD diberikan kepada seluruh desa, namun setelah melalui pembahasan disepakati BKD sesuai dengan usulan dari TAPD.

Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Lasuri menjelaskan terkait dengan BKD yang oleh banggar minta diberikan untuk seluruh desa tidak bisa dipenuhi karena alasan hibah bansos itu terhenti pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dan nama-nama penerima hibah dan bansos (bantuan sosial), sudah masuk dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Kemendagri, sehingga tidak bisa dirubah. Sementara KUA PPAS itu dasarnya adalah RKPD

Baca Juga :   DPRD Bojonegoro tetapkan KUA-PPAS P-APBD 2021

“Jadi tidak bisa ditambah tapi bisa dikurangi atau dihapus” Kata Politisi asal Kecamatan Baureno ini.

Baca Juga :   Anggota Banggar Pertanyakan Pembahasan APBD 2022 Mendahului P APBD 2021

Lasuri menambahkan terkait dengan BKD yang merata dan berkeadilan, bisa dilakukan dengan cara berbeda misal desa yang sudah mendapatkan di P-APBD tahun 2023, maka di APBD induk tahun anggaran 2024 diberikan kepada desa yang blm mendapat BKD.  Kalau ada desa yang belum mendapatkan BKD baik di P-APBD tahun 2023 dan APBD tahun 2024, bisa diberikan di P-APBD 2024.

“pembahasan untuk P-APBD tahun 2024 nanti dipercepat, wong jarak antara APBD induk dan P-APBD cukup dekat” Ujar Lasuri.

Penulis: Syafik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *