Bojonegoro, damarinfo.com – Gagalnya debat terbuka pertama Pilkada Bojonegoro 2024 menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat Bojonegoro. Debat ini seharusnya menjadi ajang bagi pemilih untuk memahami visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati. Sayangnya, masyarakat kehilangan informasi penting yang seharusnya membantu mereka dalam menentukan pilihan pada 27 November 2024.
Sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro segera melakukan evaluasi atas insiden tersebut. Bahkan, KPU Bojonegoro dipanggil oleh KPU Jawa Timur untuk membahas penyebab kegagalan dan merumuskan langkah-langkah agar debat berikutnya berjalan lebih baik. Debat kedua dijadwalkan akan berlangsung pada 1 November 2024.
Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira, mengakui bahwa KPU Jawa Timur memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Ia juga menyampaikan bahwa KPU akan segera menggelar rapat koordinasi ulang untuk menyempurnakan teknis pelaksanaan debat berikutnya.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat Bojonegoro atas dihentikannya debat pertama. Kami akan mengundang kembali pasangan calon untuk membahas teknis debat berikutnya agar berjalan sesuai rencana dan harapan,” ujar Robby.
Robby juga berharap agar seluruh pasangan calon dapat bekerja sama dalam mencari solusi terbaik, karena debat ini penting bagi mereka untuk menyampaikan visi, misi, serta program secara langsung kepada masyarakat.
“Ini adalah kepentingan bersama, baik untuk pasangan calon maupun masyarakat. Kami di KPU hanya berperan sebagai fasilitator,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadiwijoyo, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan debat pertama dan akan menyampaikan hasil evaluasi dalam rapat koordinasi persiapan debat selanjutnya.
“Kami akan menyampaikan hasil evaluasi ke KPU dalam rapat koordinasi. Untuk teknis pelaksanaannya, itu menjadi wewenang KPU,” ujar Hans—sapaan akrabnya.
Hans juga menambahkan bahwa sejak awal, Bawaslu telah memberikan saran kepada KPU agar pelaksanaan debat terbuka ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, terutama terkait pasal 19 hingga pasal 23.
“Debat harus mengacu pada PKPU dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye,” tegas Hans.
Calon Bupati 01, Teguh Haryono, menegaskan bahwa pihaknya siap berpartisipasi dalam debat terbuka berikutnya, asalkan pelaksanaannya tetap sesuai dengan aturan.
“Kami bersedia membahas teknis debat terbuka selanjutnya, tetapi harus tetap berpedoman pada PKPU. Jangan ada improvisasi yang tidak sesuai aturan,” ujar Teguh.
Mas Teguh—sapaan akrabnya—juga menekankan bahwa karena debat ini diperuntukkan bagi pasangan calon, maka tidak perlu ada pemisahan antara calon bupati dan wakil bupati.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 02, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa timnya menghormati semua aturan termasuk kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan KPU dan Bawaslu serta liaison officer (LO) dari masing-masing paslon yang tertuang dalam berita acara tanggal 24-September-2024. Namun pihaknya tidak keberatan jika harus dilakukan perundingan lagi dalam rangka mencari format debat terbuka yang berbeda
“Untuk Pilkada damai dan untuk masyarakat Bojonegoro, kami siap untuk berdialog kembali, asalkan semua pihak menghormati kesepaktan dan KPU bersikap tegas dalam pelaksanaannya,” kata Mas Pri—sapaan akrabnya.
Mas Pri menambahkan bahwa pihaknya sangat menghormati KPU dan Bawaslu dan siap mengikuti debat terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis : Syafik
