Bojonegoro,damarinfo.com – Pemiliihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal digelar pada 27 November 2024 mendatang ternyata juga menarik bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini dibuktikan dalam Roadshow Bus KPK tahun 2024 mengusung tema “Hajar Serangan Fajar”.
Roadshow yang rencananya digelar di 12 Kabupaten/Kota di Jawa ini, Kamis 6-Juni-2024 berlabuh di Halaman Pemkab Bojonegoro. Di dalam Bus KPK sendiri terdapat fitur-fitur edukasi tentang pemberantasan korupsi. Agar kegiatan ini meriah, diadakanlah pameran dari beberapa instansi Pemkab Bojonegoro. Di antaranya layanan kegawatdaruratan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, layanan pemeriksaan kesehatan gratis RSUD Padangan, layanan kependudukan desa/kelurahan dari Disdukcapil, Layanan Pendampingan dan Konsultasi Perizinan Berusaha (LaDa KoPi) dari DPMPTSP. , Juga ada Jelajah Perpustakaan Membangun Budaya Literasi oleh Dispusip Kabupaten Bojonegoro, donor darah dan beberapa stand pameran dari stakeholder lainnya seperti PD. BPR.
Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha menyampaikan kegiatan dengan tema Hajar Serangan Fajar. Karena sebentar lagi akan menghadapi proses pilkada, di mana tema ini diusung oleh KPK sebagai bagian dari kampanye pada proses politik yang ada di pemerintah daerah yaitu pemilihan kepala daerah.
“ada banyak alat ukur yang telah dilakukan untuk mengukur potensi korupsi di suatu lembaga maupun daerah. Seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Alat ukur ini menjadi bagian penting saat menjalankan program kepemerintahan dalam pelayanan publik agar mendapatkan output tidak korupsi” Kata Aida Ratna Zulaiha.
Lanjut Ratna-panggilannya- Hasil SPI ini adalah survei yang menilai tingkat risiko dalam pemerintah daerah. Hal ini diwujudkan untuk meningkatkan kesadaran yang diukur dalam beberapa dimensi. Yakni mulai dari transparansi integritas dalam menjalankan tugas, pengelolaan anggaran, maupun sosialisasi antikorupsi.
“Penyebab korupsi sering terjadi karena melakukan pembenaran apa yang telah dilakukan. Selain itu karena ada kesempatan dan kapabilitas untuk melakukannya,” tegasnya.
Ia berpesan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu mulai mempelajari konflik kepentingan dalam pemerintahan. Selain itu ada beberapa kunci agar tidak terlibat konflik kepentingan dan korupsi. Yakni melakukan deklarasi saat menduduki jabatan baru bahwa jabatan yang didapat tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Cara lain dengan menjadi pimpinan teladan dengan memenuhi kode etik dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sebab netralitas ASN penting.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam sambutannya mengatakan hari ini menjadi kebanggaan Kabupaten Bojonegoro karena mendapat kunjungan tamu sangat penting. Ia yakin kunjungan KPK memiliki nilai tidak hanya strategis tapi juga menentukan bagaimana Bojonegoro ke depan. Integritas ialah bagian dari membangun wilayah.
“Ini menjadi semangat kita untuk menjaga integritas, baik integritas dalam tata kelola keuangan, maupun kepemerintahan,” tuturnya.
Melalui Roadshow Bus KPK, Pj Bupati berharap dapat menanamkan pondasi pemahaman dan ide-ide bagaimana membangun dan menata kelola Bojonegoro menjadi lebih baik. Sehingga setelah ini ada kegiatan yang bisa ditindaklanjuti untuk bisa merumuskan kebijakan masing-masing sesuai regulasi, tata kelola dan integritas yang baik.
Penulis : Syafik
Sumber : bojonegorokab.go.id
