Bojonegoro, damarinfo.com – Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menilai kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa soal dana daerah yang mengendap di bank sebagai pengingat penting. Menurut Umar, momentum HJB ke-348 dengan tema “Bersinergi untuk Bojonegoro Mandiri” harus mendorong perubahan nyata dalam pengelolaan anggaran.
“Pada HJB ke-348 ini, tema sinergi harus benar-benar diwujudkan dalam pembangunan Bojonegoro,” ujar Umar, Senin (20/10/2025).
Umar mengatakan DPRD dan eksekutif perlu mempercepat lelang sejak awal tahun anggaran. Dengan begitu, dana APBD segera berputar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan lokal.
“Pasca disahkannya APBD 2026, sebaiknya lelang perencanaan segera dilakukan agar di awal tahun pekerjaan sudah bisa dilelang,” tambahnya.
Dia juga meminta penyaluran bantuan sosial dan hibah dilakukan awal tahun. Umar menyorot kebutuhan masyarakat jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, yang diperkirakan jatuh Februari–Maret. Penyaluran dini, menurutnya, akan langsung membantu kelompok berpenghasilan rendah.
Sorotan Pemerintah Pusat soal Dana Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut masih ada banyak dana daerah yang mengendap di bank. Ia mencontohkan Kabupaten Bojonegoro, yang tercatat memiliki saldo sekitar Rp3,6 triliun, tertinggi di Indonesia.
Pernyataan itu muncul pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar Kemendagri dan disiarkan di kanal YouTube resmi Kemendagri RI pada Senin (20/10/2025).
Menkeu Purbaya merespons dengan tegas. Ia meminta daerah tidak menahan belanja hanya untuk “menabung”.
“Kalau Bojonegoro punya Rp3 triliun lebih di bank lalu tidak dibelanjakan, mau diapakan? Uang itu bukan untuk ditabung, tapi untuk memakmurkan rakyat,” kata Purbaya.
Purbaya menekankan fungsi pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ia menegaskan anggaran yang berputar secara konsisten lebih efektif dibandingkan anggaran yang menumpuk dan dibelanjakan akhir tahun.
Harapan DPRD
Menanggapi sorotan pusat, Abdullah Umar berharap semua pihak di Bojonegoro memperkuat koordinasi. Ia ingin sinergi nyata terlihat dalam percepatan lelang, penyaluran bantuan, dan prioritas proyek yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan warga.
Penulis: Syafik
