Bojonegoro – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bojonegoro, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Budi Hendrawan member apresiasi atas aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Bojonegoro. Kamis 8-Oktober-2020. Aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ini, didukung Aliansi Bojonegoro Menggugat yang diikuti sekitar 200 lebih mahasiswa, juga sebagian pelajar dan masyarakat.”Kami apresiasi atas demo damai,” ujarnya dalam keterangan pers usai pengamanan aksi, Kamis 8-Oktober-2020.
Menurut Budi Hendrawan, pengawalan ketat kegiatan unjuk rasa dilakukan agar berjalan lancar, aman dan kondusif dengan harapan tidak terjadi kericuhan. Mulai dari titik kumpul di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Jalan Setia Budi, hingga lokasi sasaran di Kantor DPRD Jalan Trunojoyo Kota Bojonegoro. “Kita berikan pelayanan berupa pengamanan sesuai dengan potensi gangguan Kamtibmas dan kerawanan yang ada. Alhasil semua berjalan aman, tertib dan lancar,” ungkapnya.
Pola pengamanan yang diterapkan, lanjut Budi Hendrawan, adalah mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan humanis. Polres Bojonegoro mengupayakan pengamanan maksimal. Selain itu, juga melibatkan pula Polisi Wanita (Polwan) sebagai tim negosiator, tim taktis Satuan Sabhara, tim Panther Satuan Reskrim dan pasukan Pengendali Massa (Dalmas).
“Kami upayakan pengamanan maksimal, sehingga kegiatan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dapat berjalan aman, lancar dan kondusif,” terang pria kelahiran Bojonegoro ini. Untuk pengamanan, lanjutnya, Polres Bojonegoro menerjunkan 150 personel di bawah komando Kapolres Bojonegoro.
Sebagaimana diketahui, ratusan massa yang tergabung dalam aksi dari Aliansi Bojonegoro Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro Jalan Trunojoyo, Kota Bojonegoro, Kamis 8-Oktober-2020.
Pantauan dari media ini sejak pagi pukul 10:00 WIB, massa tergabung Aliansi Bojonegoro Menggugat sejak pagi berkumpul di STIT Muhammadiyah di Jalan Setia Budi dan selanjutnya berjalan ke kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka berjalan kaki untuk berorasi menyampaikan aspirasi mereka menuntut dan menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law klaster Ketenagakerjaan. Dengan pengawalan ketat dari Polres Bojonegoro.
Penulis : Rozikin
