Bojonegoro, damarinfo.com- Bojonegoro ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai pilot project dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Tentu ini sebagai tantangan Pemerintah Bojonegoro dan masyarakatnya dalam mendukung program pengentasan kemiskinan itu.
Menurut Bupati Bojonegoro Anna Mu’Awanah, adalah tantangan bagi kita untuk mewujudkan target penurunun kemiskinan 0 persen di tahun 2024 di Indonesia. Tentu yang dimulai dari wilayah masing-masing. Untuk itu bupati meminta agar Pemkab Bojonegoro menyusun rencana aksinya. Mulai dari pemetaan sebaran warga miskin dengan database DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial dan SDG’s (sustainable development goal’s) desa, sinkronisasi data, verifikasi dan validasi data lapangan, intervensi program.
“Dan yang terakhir adalah monev,” terang Bupati Anna.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan sampai tahun 2024 jumlah penduduk yang masih dalam angka kemiskinan ektrem turun menjadi 0 persen.
Menurut presiden, penanganan kemiskinan ini harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan adanya validasi data dari penduduk yang masuk dalam kemiskinan ekstrim terkait hal itu harus dipertajam basis data.
Tahun 2021 penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan di tujuh provinsi. Yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kabupaten Bojonegoro masuk dalam tahap pertama bersama 35 Kabupaten/Kota di Indonesia bersama dengan 4 kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Lamongan, Probolinggo, Bangkalan dan Sumenep.
Bojonegoro merupakan kontributor terbesar dalam penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada periode 2015-2020. Berdasarkan data BPS dalam kurun waktu 5 tahun penduduk tersebut penduduk miskin di Bojonegoro berkurang 32.900 jiwa dari total pengurangan penduduk miskin di jawa timur sebesar 370.000 jiwa.
Program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem memiliki tiga frameworks, yaitu penurunan beban masyarakat miskin, meningkatkan produktifitas dan pemberdayaan masyarakat miskin, serta mengurangi kantong kemiskinan dengan pendekatan kewilayahan.
Tahun 2021 hingga 2023 kedepan Pemkab mempunyai cara jitu yang tertuang dalam program pengentasan kemiskinan di Bojonegoro. Untuk tahun 2021 pemkab telah merilis beberapa program diantaranya adalah, BPNT Daerah untuk 10.000 KPM, Rantang Kasihmoe ke 3.630 lansia, santunan duka bagi 9.100 penerima, jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) yang sudah mencapai 1.339.100 jiwa, peningkatan kualitas Atap, Lantai, Dinding (ALADIN) rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 3.372 Unit, BKD Jamban 3.105 unit, bansos yatim ke 7.288 anak, program beasiswa scientis 750 Mahasiswa, beasiswa 2 Sarjana 1 desa 860 Mahasiswa, dan beasiswa tugas akhir sebanyak 1.573 mahasiswa.
Selain itu juga ada revitalisasi 11 pasar daerah dan 68 pasar tradisional, stimulan untuk 30 BUMDESA, Kartu Pedagang Produktif ke 2.216 pedagang mikro dan 8.917 pedagang ultra mikro, program petani mandiri yang sudah realisisasi untuk 360 Poktan, infrastruktur jalan desa, serta jembatan antar kabupaten.
Sedangkan rencana untuk tahun 2022 dan 2023 pemkab akan menambahkan beberapa program lainnya seperti penanaman modal PDAM (Akses air bersih), Listrik untuk keluarga miskin, serta pembangunan Waduk Pejok untuk mencukupi kebutuhan air pertanian wilayah timur Bojonegoro.
Penulis : Syafik
Editor : Sujatmiko
Sumber : Humas Pemkab Bojonegoro
