Blora- Lima hingga sepuluh tahun lalu jabatan staf ahli bupati kerap dipersepsikan sebagai jabatan yang tidak strategis. Bahkan lebih tragis lagi dianggap sebagai jabatan yang tersisihkan.
Namun kini persepsi itu tidak sepenuhnya benar. Buktinya, jabatan staf ahli bupati diminati kalangan pejabat setidaknya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Sebanyak 13 orang pejabat telah mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di dua jabatan staf ahli bupati Blora. Jumlah tersebut paling banyak dibandingkan pendaftar di jabatan lainnya. Jumlah total peserta sebanyak 37 orang untuk mengisi tujuh jabatan yang lowong.
Ke tujuh jabatan yang diperebutkan adalah, jabatan sekretaris DPRD sebanyak lima orang peserta, jabatan kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (6 peserta), jabatan kepala Dinas Kesehatan (5 peserta), jabatan kepala Badan Kepegawaian Daerah (3 peserta), asisten sekda bidang pemerintahan dan kesra (5 peserta), jabatan staf ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan (5 peserta), serta jabatan staf ahli bupati bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan sebanyak 8 orang peserta. Selama dua hari sejak Selasa 21-7-2020 hingga Rabu 22-7-2020, para peserta itu mengikuti uji kompetensi JPTP.
Bupati Djoko Nugroho berharap seleksi yang menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu bisa terlaksana dan menghasilkan SDM pejabat berkualitas. ‘’Seleksi JPTP kali ini merupakan seleksi yang terakhir dilaksanakan dalam masa kepemimpinan saya. Oleh karena itu, ikutilah dengan baik, sing tenanan, agar hasilnya bisa maksimal dan berkualitas,’’ ujar Bupati Djoko Nugroho dalam sambutan pembukaan uji kompetensi di aula BKD Blora, Selasa 21-7-2020.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Blora pada Desember 2020 menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga, kata dia, tidak diperbolehkan melaksanakan mutasi, kecuali pengisian jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya purna tugas. “Kita tidak ada mutasi, hanya seleksi JPTP untuk mengisi 7 jabatan yang kosong. Sebenarnya pada Oktober dan November akan ada pejabat eselon II yang purna tugas. Yakni kepala Bappeda, BPPKAD dan Dindukcapil. Namun ketiganya nanti biar diisi oleh bupati terpilih yang baru,’’ tandas Djoko Nugroho yang akan habis masa jabatan sebagai Bupati Blora pada 16 Februari 2021.
Asisten Sekda Bidang Administrasi Henny Indriyanti, sebagai ketua pelaksana uji kompetensi JPTP mengemukakan, tujuh kursi jabatan yang kosong akan diperebutkan oleh 37 peserta. Untuk seleksi JPTP dikerjasamakan dengan LPPM UNS Surakarta sebagai tim assesor ini telah sesuai peraturan MenPAN-RB nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengisian JPTP Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selain itu mengacu SE MenPAN-RB no.52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPTP Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatayan Masyarakat Covid-19. ‘’Uji kompetensi ini dilaksanakan selama dua hari, Selasa dan Rabu (21-22/7).
Sesuai protokol kesehatan, peserta mengikuti uji kompetensi menggunakan sistem daring dan luring tanpa mengurangi kualitas proses pengujian oleh tim assessor. Selain di BKD Blora, proses uji kompetensi juga dilaksanakan di instansi unit kerja masing-masing,’’ tandas mantan Kepala Dinas Kesehatan Blora ini.
Penulis : Ais
