Ironi Bojonegoro, APBD Tinggi Tapi Serapan Terendah se Jatim

oleh
(Infografis Serapan Anggaran APBD Kabuapten Bojonegoro Tahun 2021 (Per 30 Juli 2021) Editor Grafis : Syafik)

Bojonegoro  –  Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto prihatin sekaligus menyayangkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang disebutnya terendah di Jawa Timur. Tentu ini tidak berbanding lurus dengan APBD Bojonegoro yang besarannya berada di urutan kedua di Jawa Timur, setelah Kota Surabaya. “Saya sangat prihatin dan menyangkan hal ini, serapan baru 30,8 persen” tegasnya pada damarinfo.com Rabu, 8-September-2021.

Sukur Priyanto mengatakan, pemerintah pusat pada akhir Juni 2021 menargetkan realisasi belanja daerah dalam APBD minimal 40 persen. Nyatanya, hingga saat ini serapan APBD 2021 Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 31.8 persen. Padahal hari ini sudah memasuki bulan September. Untuk itu Pemkab Bojonegoro agar segera melakukan percepatan proses pencairan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) langsung pembangunan trotoar di Kota Bojonegoro, Rabu sore 30-Juni-2021. Foto/Syafik

Merujuk data dari Kementerian Dalam Negeri dalam laman ( https://e-database.kemendagri.go.id diakses pada tanggal 8-September-2021, Pukul 23.00 WIB)  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2021 menempati urutan ke 6 sebagai APBD tertinggi untuk Kabupaten /Kota Se Indonesia, dengan nilai Rp. 6,2 Triliun.

Sedangkan untuk APBD tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia ditempati oleh Kota Surabaya dengan nilai APBD mencapai Rp. 9,8 Triliun. Urutan kedua Kabupaten Bojonegoro dengan APBD senilai Rp. 8,3 Triliun. Ranking ke tiga ditempati oleh Kabupaten Bekasi dengan nilai APBD mencapai Rp. 7,1 Triliun. Pada posisi ke empat adalah Kota Bandung dengan APBD sebesar Rp. 7 Triliun. Dengan nilai APBD Rp. 6,4 Triliun menempatkan Kota Bekasi di posisi ke lima APBD tertinggi seluruh Indonesia.

Baca Juga :   Duit Bojonegoro dari Deposito Ratusan Miliar, di Bank Mana Disimpan?

Dalama laman tersebut juga dapat dilihat bahwa realisasai atau serapan anggaran APBD Kabupaten Bojonegoro menempati urutan paling rendah di Jawa Timur dari 38 Kabupaten/Kota, dengan serapan yang hanya 24,6 persen. Berikutnya adalah Kabupaten Sampang dengan serapan 27,8 persen, pada urutan ketiga Kabupaten Probolinggo dengan nilai realisasi anggaran 28,6 persen. Dan dari sepuluh Kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Sidodarjo memiliki serapan tertinggi dengan nilai 32,8 persen.

Lanjut Sukur, semua program yang telah dicanangkan sudah tentu sangat ditunggu oleh masyarakat, apabila realisasi serapan yang baik tentunya semakin membantu masyarakat untuk mempermudah akses ekonominya.  “Waktu tiga bulan ke depan ini saya harapkan bisa dimanfaatkan Pemkab Bojonegoro dalam mengakselerasi percepatan serapan anggaran” tandas politisi Partai Demokrat ini.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan, pihaknya segera  menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah. Yaitu terkait kegiatan yang prioritas masyarakat segera dicairkan. Sementara kegiatan fisik sudah berjalan namun belum banyak pencairan.”Apabila fisik sudah selesai maka penyerapan bisa maksimal,” pungkasnya.

Baca Juga :   Anggaran Makan dan Minum Pemkab Bojonegoro Dapat Dibelikan 14 Juta tusuk Sate.

Sebelumnya rapat Anggaran perubahan APBD 2021 antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlaksana pada rapat Rabu 8-September-2021. dihadiri sebanyak 16 anggota Banggar DPRD dari jumlah anggota banggar sebanyak 26 orang. namun karena serapan APBD 2021 terendah di jawa timur yakni 31,8 persen. maka rapat akan kembali di bahas di tingkat komisi.

Ketua DPRD Bojonegoro sekaligus Ketua Banggar Imam Solikin mengatakan rapat dapat berlangsung setelah dinyatakan kuorum sesuai laporan sekretariat dewan dari 26 anggota Banggar hadir secara fisik sebanyak 16 orang, yakni 50 persen lebih satu. setelah dilakukan penyampaikan oleh TAPD terkait dengan penyerapan APBD 2021 baru sebesar 31,8 persen maka anggota Banggar mencoba melakukan penguraian masalah. “Jadi, karena serapan masih rendah se-Jawa Timur apalagi anggaran besar nomor 2 di Jawa Timur, maka diputuskan untuk dibahas secara detail di tingkat komisi,” ujarnya.

Penulis  : Rozikin/Syafik

Editor    : Sujatmiko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *