Bojonegoro,damarinfo.com- Inspektur Inspektorat Teguh Prihandono menyampaikan bahwa agar program Bantuan Keuangan Khusus atau biasa disebut BKD berjalan lancar maka terlebih dahulu dilakukan pembinaan dan penyiapan perangkat regulasinya.
“Sebelumnya sempat tertunda karena harus menyiapkan SDM, perbup dan juknis. Tapi sekarang sudah lengkap,” ujarnya, Senin 21-3-2022.
Untuk pembinaan, inspektorat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan bimbingan teknis pengelolaan BKK Desa. Sedang pengerjaan jalan dan jembatan bekerjasama dengan Dinas PU Bina Marga. Sementara untuk pengadaan barang dan jasa, ULP sudah memberikan bimbingan teknis termasuk soal peraturan Kepala LKPP terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) di desa. Sedang kan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga melaksanakan pembinaan terkait teknis yakni menyusun gambar, Rencana Anggaran Biaya ( RAB) dan ditindaklanjuti oleh perencana.
“Semua ini sudah dibimtekkan. Setelah semuanya, baru melakukan pengajuan pencairan,” tambah Teguh.
Setelah itu, Inspektorat juga telah melakukan pendampingan dan pengawasan yang bersifat konsultatif. Inspektorat membuka ruang selebar-lebarnya untuk konsultasi bagi desa yang masih kesulitan dalam pelaksanaannya.
“Dalam monitoring juga banyak ditemukan beberapa hal terutama dalam administrasi pertanggungjawaban untuk membuat laporan penggunaan dana,” tuturnya
Pada ABPD 2021, BKK Desa khusus jalan dan jembatan dialokasikan untuk 251 desa. Dalam pelaksanaan BKK Desa khusus jalan dan jembatan mensyaratkan unsur-unsur lelang di desa. Karena pagu anggaran yang disediakan rata-rata sebesar Rp 400 juta.
BKD menjadi salah satu program andalan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, tujuanya pembangunan di Bojonegoro menyentuh hingga ke pelosok desa di Bojonegoro.
Penulis : Syafik
Sumber : bojonegorokab.go.id
