PERHELATAN besar bangsa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sudah di ujung. Menyisakan rekapitulasi dan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, atmosfer politik belum berhenti. Menu-menu sarapan politik bakal tersaji lagi hingga akhir tahun nanti.
Ya, masyarakat bakal disajikan dramaturgi politisi dan partai politik menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada), di Bojonegoro bakal digelar pemilihan bupati (pilbup). Pemungutan suara menentukan bupati Bojonegoro lima tahun mendatang bakal digelar tanggal 27 November 2024 mendatang (jika tidak ada perubahan, Red).
Pilkada ini tentu lebih strategis untuk masyarakat Bojonegoro, karena kebijakan dari bupati dan wakil bupati (Wabup) mendatang bakal sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Terkait ekonomi misalnya, program-program untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat dibutuhkan. Program-program untuk meningkatkan pendapatan petani juga sangat penting untuk dipikirkan.
Bidang pendidikan perlu program-program inovatif mampu meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang dari TK hingga perguruan tinggi.
Bicara kemiskinan tentu menjadi salah satu hal sangat penting dicarikan solusi. Kenapa? Ternyata langkah strategi ini agar semakin sedikit jumlah penduduk miskin di Bojonegoro dan belbagai persoalan kabupaten Bojonegoro yang saat ini masih dirasakan.
Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sangat besar, nomor kedua se Jawa Timur di bawah Kota Surabaya. Angkanya mencapai Rp 8,5 triliun di tahun 2024 ini. Tetapi, kinerjanya belum sesuai target. Masih terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) mencapai di atas Rp 3 triliun.
Namun, indikator-indikator pembangunan daerah belum menunjukkan kenaikan atau penurunan signifikan dibanding besarnya APBD dimiliki oleh Bojonegoro. Sebut saja angka kemiskinan pada 2023 masih menempati urutan 11 kabupaten/kota termiskin di antara 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Parahnya hanya mampu mengentaskan 150 jiwa dalam setahun pada 2023.
Sektor pembangunan manusia pun yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tak mampu beranjak dari posisi 26 di Jawa Timur, meski sudah naik kategorinya menjadi tinggi. Dan masih jauh untuk menjangkau IPM Provinsi Jawa Timur yang sebesar 74,65.
Pun pertumbuhan ekonomi, pada 2022, perekonomian Bojonegoro masih terkontraksi (tumbuh minus) di angka -6,16 persen (dengan migas) dan tumbuh 6,04 tanpa migas.
Kondisi ini membutuhkan bupati dan Wabup yang mampu mengelola anggaran yang dimiliki oleh Bojonegoro untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
