Bojonegoro- Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, dari Fraksi Partai Gerindra Sally Atyasasmi, mengatakan karantina wilayah atau lockdown bisa menjadi pilihan yang baik untuk situasi seperti saat ini. Pasalnya pilihan social distancing ternyata tidak sepenuhnya dapat berjalan, ini dibuktikan dengan masih banyaknya kerumunan warga bahkan untuk sesuatu yang tidak perlu.
Selain itu sebagai antisipasi lonjakan Orang Dalam Pemantauan (ODP) saat banyak perantauan dari zona merah (sudah ada kasus positif Covid-19) yang masuk ke wilayah Bojonegoro.
“Karantina wilayah menjadi pilihan yang baik dalam situasi saat ini,” kata alumni Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya jurusan Kesehatan Masyarakat, Departemen Epidimeologi (Penyebaran penyakit menular) ini.
Sally menambahkan, kebijakan ini memang tidak populis dan pasti menuai pro dan kontra. Tetapi tetap harus dipertimbangkan guna melindungi masyarakat Bojonegoro dari penyebaran covid-19. Dan memang dampaknya pasti akan terasa oleh masyarakat, khususnya para pekerja harian dan swasta.
Untuk itu, jika kebijakan karantina wilayah ini dilaksanakan maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro punya kewajiban menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya pemberian paket bahan pangan selama masyarakat tidak bekerja.
Menurutnya APBD Bojonegoro yang mencapai Rp 6 triliun mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Bojonegoro.
“Keselamatan Rakyat Bojonegoro yang utama,” tegas politis perempuan asal Kecamatan Sumberejo ini.
Hal lain yang harus diupayakan adalah, kebijakan untuk mendapatkan penangguhan pembayaran kredi. Baik dari Lembagan Keuangan Bank atau Non Bank. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberap waktu yang lalu.
Hal Senada disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Ahmad Supriyanto. Dirinya setuju jika diadakan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran covid-19 di Bojonegoro. Pasalnya selain didalam Undang-undang juga dimungkinkan, pada zaman Nabi Muhammad dan Para Sahabat ini pernah dilakukan.
“Saya setuju,” ujar Mas Pri, panggilanya.
Terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Mas Pri menyebutkan bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Dan APBD Bojonegoro mampu untuk itu.
“Kalau sudah seperti ini , nyawa manusia nomor satu,” katanya.
Penulis : Syafik
