Di Bojonegoro, Desa-Desa Sudah Anggarkan untuk Tanggap Covid-19

oleh
(salah satu lokasi isolasi di Desa)

Bojonegoro- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).Hal ini ditindak lanjuti oleh Bupati Bojonegoro melalui Surat Bupati nomor 141/1378/412.211/2020 tentang pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk percepatan penanggulangan covid-19.  Berdasar surat tersebut desa-desa di Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pergesaran anggaran melalui mekanisme Perubahan APBDes berdarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa khususnya pasal 40 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Baca Juga :   Satu Warga Trucuk Berstatus OTG Terpapar Positif Covid-19

Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Haris Efendi mengatakan pihaknya telah mengundang camat dan kepala desa di Bojonegoro untuk melakukan pendampingan bersama dengan inspektorat untuk melaksaksanakan perubahan APBDes dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanggulangan covid-19.

“Agar sesuai dengan perundang-undangan” Kata Hari Efendi

Tenaga Profesional Pendamping Pembangunan dan Pendampingan Masyarakat Desa (TP P3MD) Kabupaten Bojonegoro Didik Wahyudi menyebutkan bahwa hingga Rabu malam 15-4-2020, total anggaran desa se Kabupaten Bojonegoro untuk tanggap covid-19 dan PKTD sudah mencapai  Rp. 14.113.008.050,00 (Empat Belas Miliar Rupiah lebih). Besaran anggaran untuk masing-masing desa bervariasi tergantung kondisi masing-masing desa, antara Rp. 10 Juta hingga diatas Rp. 100 Juta .

Baca Juga :   Dua Orang PDP di Bojonegoro Naik Jadi Positif Covid-19

“ini diluar anggaran untuk logistik warga yang diisolasi” Kata Mantan Jurnalis ini.

Besarnya anggaran tersebut, kata didik masih akan terus bertambah, karena belum semua desa menyampaikan laporan perubahan APBDesnya.

Penulis : Syafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *