Debat Pilkada Bojonegoro Gagal, KPU Dinilai Tak Tegas, Masyarakat Dirugikan

oleh 142 Dilihat
oleh
(Dok. Agus Susanto Rismanto. Foto : Rozi)

Bojonegoro, damarinfo.comDebat perdana Pilkada Bojonegoro 2024 yang seharusnya menjadi ajang penyampaian visi-misi calon wakil bupati, terpaksa dihentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro. Kegaduhan yang terjadi selama debat yang berlangsung Sabtu 19-10-2024 di Hotel Eastern, Jalan Veteran Kota Bojonegoro, memaksa KPU mengambil langkah tersebut.

“Melihat situasi yang tidak kondusif, kami terpaksa menghentikan debat ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Bojonegoro,” ujar Ketua KPU Bojonegoro, Robby Adi Perwira, dalam pernyataannya.

Praktisi hukum Agus Susanto Rismanto, yang juga mantan anggota DPRD Bojonegoro, mengkritik langkah KPU. Menurutnya, penghentian debat ini menunjukkan KPU Bojonegoro tidak tegas dalam menegakkan aturan yang sudah disepakati. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, KPU seharusnya bisa mengendalikan situasi tanpa menghentikan debat.

“KPU harus tegas dalam menghadapi peserta yang tidak mematuhi aturan. Seharusnya yang melanggar dipersilakan keluar dari ruangan, bukan menghentikan keseluruhan acara,” tegas Agus, yang akrab disapa Gus Ris.

Baca Juga :   Tekan Potensi Pelanggaran, Bawaslu Bojonegoro Undang Organisasi Perempuan di Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Gus Ris juga menyebut bahwa KPU Bojonegoro tidak boleh terpengaruh oleh interpretasi aturan yang tidak lazim terkait siapa yang boleh berpartisipasi dalam debat. Ia mencontohkan ketegasan KPU RI saat debat Pilpres yang menghadirkan debat secara terpisah antara wakil presiden dan presiden.

Baca Juga :   Barisan Banteng Merdeka Bukan Bagian dari PDI Perjuangan Bojonegoro

“KPU tidak boleh disetir oleh penafsiran sepihak dari pihak manapun, baik kelompok atau individu,” tambahnya.

Akibat dari penghentian debat ini, Gus Ris menilai bahwa masyarakat Bojonegoro dirugikan. Warga Bojonegoro kehilangan kesempatan untuk mendengar langsung visi-misi calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Bojonegoro 2024, yang sangat penting dalam menentukan pilihan.

“Jelas, masyarakat dirugikan karena hak mereka atas informasi yang seharusnya diberikan melalui debat ini tidak terpenuhi,” tutup Gus Ris.

Ia mendesak KPU Bojonegoro untuk lebih tegas dan menjalankan debat dengan baik, meskipun ada gangguan dari pihak-pihak tertentu.

Penulis: Syafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *