Catatan Kejanggalan LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2022. DPRD Tahu Ga Ya?

oleh
oleh
(Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Agenda Penyampaian Nota LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2022, Rabu 8-Maret-2023. Foto : Han)

Dari tujuh misi pembangunan, dalam enam misinya terdapat kesalahan pemasangan target tahun 2022, sebut saja misi III, Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan, pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam LKPJ Bupati Bojonegoro hal 14, tertulis 70,30 – 70,10 (Penulisan ini juga terbalik, seharusnya 70,10 – 70,30), dengan realisasi 70,12, sehingga didapat capaiannya 100 persen. Padahal dalam RPJMD Perubahan, targetnya 70,50 – 71,25, sehingga semestinya capaiannya di bawah 100 persen.  Lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini

Baca Juga :   Hasil Temuan Pansus III LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2021. Isinya Memprihatinkan
(Tabel Perbandingan antara LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2022 dengan RPJMD Perubahan Tahun 2018 -2023. Data diolah dari dokumen LKPJ dan RPJMD)

Dan ini terbukti adanya kejanggalan dalam LKPJ Bupati Bojonegoro ini,  pasalanya kabarnya pihak Pemkab Bojonegoro dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro menarik dokumen LKPJ Bupati Bojonegoro tahun 2022 yang sudah terlanjur dibagi kepada anggota DPRD Bojonegoro dan mengganti beberapa halaman dengan lembaran yang baru.

(Data yang tercantum di atas adalah data sebelum adanya penarikan dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun 2022)

Bisa jadi LKPJ tahun-tahun sebelumnya juga demikian, anggota DPRD pun sepertinya tidak tahu soal ini atau memang tidak peduli?

Baca Juga :   LKPJ Bupati Bojonegoro Tahun 2022, Acuan Targetnya Tahun 2021. Koq Bisa ya?

Kejanggalan ini masih soal penulisan LKPJ nya saja, belum bicara soal data yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan indikator pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Semestinya anggota DPRD lebih serius membahasa LKPJ ini, pasalnya ini adalah salah satu tugas yang diamanahkan rakyat kepada para anggota DPRD yang terhormat yakni fungsi pengawasan terhadap Bupati dan Jajarannya dalam melaksanakan Pembangunan.

 

Penulis: Syafik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *