Bojonegoro, damarinfo.com – Kabupaten Bojonegoro menuju Kabupaten lengkap di tahun 2026. Di tahun 2025 ini awalnya di targetkan 33.800 sertifikat tanah, namun terdampak efisiensi anggaran dari APBN sehingga BPN Bojonegoro mengajukan anggaran dari APBD Kabupaten.
Kepala Sub Bagian TU BPN Bojonegoro, Yudi mengatakan bahwa pagu awal anggaran Rp.18.951.110.000 setelah efisiensi menjadi Rp. 10.619.070.000 sehingga anggaran terblokir Rp. 8.332.040.000.
“Yang terblokir 8 miliar sekian itu sudah kita ajukan ke Pemkab,” ungkapnya.
Menurut Yudi, Kabupaten/Kota lengkap memiliki arti pemetaan tanah yang sudah terdaftar keseluruhan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk menjadi kabupaten/kota lengkap, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu seluruh wilayah mulai dari desanya, kecamatan sampai kota sudah terpetakan dan terdata baik secara tekstual maupun yuridis.
“Jadi, sudah terpetakan dan terdata baik secara tekstual maupun yuridis mulai desa, kecamatan hingga kota,” tandasnya.
Masih menurut Yudi, Secara tekstual ialah secara spasial peta tidak ada overlap dari bidang satu ke bidang lainnya (semuanya rata) di peta. Sementara itu, secara yuridis adalah bidang tanah ada di dalam buku tanah maupun di surat ukurnya secara akurat yang bisa diatur di sistem BPN secara digitalisasi.
“Nantinya, Suatu wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap dapat memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan wilayah,” pungkasnya.
