Bojonegoro, damarinfo.com – Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah kaya minyak dan gas di Jawa Timur, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai peringkat kedua terbesar di provinsi tersebut. Namun, di tengah kekayaan ini, kemiskinan di Bojonegoro masih menjadi masalah besar dengan angka mencapai 12,18 persen, atau sekitar 153.250 jiwa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023.
Di sisi lain, Bojonegoro telah dikenal sebagai kabupaten yang dermawan. Pada tahun 2023, Pemkab Bojonegoro memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten Lamongan sebesar Rp 16,7 miliar. Bantuan ini digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses menuju Bendungan Pejok.
“Kami akan mengevaluasi kembali bantuan keuangan ini agar tetap seimbang dengan kebutuhan pembangunan di Bojonegoro sendiri,” ujar Pejabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, dalam sebuah pertemuan pada awal masa jabatannya.
Bantuan kepada Lamongan bukan yang pertama kali. Pada tahun 2022, Kabupaten Blora juga menerima bantuan keuangan dari Bojonegoro sebesar Rp 32,8 miliar. Bantuan ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga memberikan bantuan keuangan untuk penanganan bencana di luar daerah, seperti Kabupaten Cianjur yang menerima Rp 2 miliar akibat gempa bumi, dan Kabupaten Lumajang yang menerima Rp 1 miliar untuk penanganan dampak erupsi Gunung Semeru.
Meski berbagai bantuan telah disalurkan ke luar daerah, banyak pihak di Bojonegoro mempertanyakan alokasi dana tersebut. Mereka berpendapat bahwa APBD seharusnya lebih fokus pada pengentasan kemiskinan di dalam daerah.
Tidak semua pihak menyetujui kebijakan bantuan keuangan ini. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menyatakan penolakan, menilai bahwa alokasi dana yang besar ke luar daerah justru mengabaikan masalah internal.
“Sebagian anggota DPRD, termasuk saya, menolak bantuan keuangan tersebut, karena masih banyak kebutuhan warga Bojonegoro yang mendesak. Namun, setelah melalui voting, keputusan akhirnya tetap mendukung bantuan ini,” kata Lasuri, anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat pembahasan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2023.
Selain bantuan ke daerah lain, Bojonegoro juga memberikan hibah kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2021, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menghibahkan Rp 70,3 miliar dari rencana Rp 73,4 miliar untuk pelebaran jalan nasional Bojonegoro-Babat. Hibah ini berlanjut pada 2022 dan 2023, dengan total dana yang dihibahkan mencapai Rp 228,3 miliar selama tiga tahun.
Namun, bantuan sosial untuk warga Bojonegoro masih relatif kecil, pada tahun 2023 total bantuan sosial tercatat hanya sebesar Rp 128 miliar, dari rencana anggaran Rp 168,3 miliar. Dana ini digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika dibandingkan dengan total APBD Bojonegoro pada tahun 2023 yang mencapai Rp 8,67 triliun, alokasi bantuan sosial hanya sekitar 1,47 persen dari total anggaran. Angka ini dianggap kecil mengingat kemiskinan di Bojonegoro yang masih cukup tinggi, yakni 12,18 persen atau sekitar 153.250 jiwa.
Dalam lima tahun terakhir, APBD Bojonegoro terus meningkat, namun alokasi untuk bantuan sosial tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Pada tahun 2021, misalnya, ketika APBD mencapai Rp 6,27 triliun, bantuan sosial yang disaluukan hanya Rp. 205,1 miliar atau 3,3 persen.
Beberapa pengamat mencatat bahwa proporsi ini menunjukkan alokasi anggaran untuk bantuan sosial di Bojonegoro belum cukup signifikan dibandingkan dengan besarnya APBD dan tingginya angka kemiskinan. Hal ini menjadi perhatian bagi banyak pihak yang mengharapkan adanya peningkatan fokus pada pengentasan kemiskinan melalui program bantuan yang lebih strategis
Penulis : Syafik
