Bojonegoro,damarinfo.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bakal memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2023.
Dalam foto dokumen yang diterima oleh redaksi damarinfo.com, disebutkan bahwa pada APBD induk 2023, belum tercantum adanya BKK untuk Kabupaten Lamongan, tetapi dalam KUA PPAS P-APBD 2023 tercantum dengan nilai Rp. 29,8 miliar, tepatnya Rp. 29.827.500.000.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto menilai pemberian bantuan kepada kabupaten lain belum perlu. Pasalnya masih banyak aspek-aspek riil di masyarakat Bojonegoro yang lebih membutuhkan. Sukur-panggilannya- mencontohkan aspek tersebut di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat Bojonegoro dan masih banyak lagi.
“Takutnya masyarakat Bojonegoro marah, wong kebutuhan masyarakat Bojonegoro masih banyak, koq diberikan kepada kabupaten lain” Tegas Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro ini.
Lanjut Sukur, pihaknya bakal mempertimbangkan untuk melihat urgensi dari pemberian bantuan keuangan tersebut, termasuk manfaatnya untuk masyarakat Bojonegoro. Pasalnya APBD Kabupaten Bojonegoro seharusnya dimaksudkan memberi manfaat untuk masyarakat Bojonegoro, bukan untuk Kabupaten yang lain.
Pada P-APBD tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah BKK mengalami kenaikan sebesar Rp. 499,77 miliar atau 48,91 persen, dari anggaran sebelumnya senilai Rp. 1.02 triliun menjadi Rp. 1,52 triliun.
Pada tahun 2022, Kabupaten Bojonegoro juga telah memberikan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten lain yakni Kabupaten Blora senilai Rp. 34,3 miliar yang digunakan untuk pembangunan jalan akses ke Bandara Ngloram dan Kabupaten Sumedang senilai Rp. 1,2 miliar untuk pembelian perangkat Informasi dan Teknologi (IT).
Penulis : Syafik
