Bupati Bojonegoro Ingatkan Kepala Desa Kelola BKK 2025 dengan Transparan

oleh 138 Dilihat
oleh
(Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan sambutan di acara sosialisasi BKK Desa di Pendopo Malowopati, Jumat 12-9-2025. Foto : bojonegorokab.go.id )

Sosialisasi BKK Desa 2025

Bojonegoro,damarinfo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyelenggarakan sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKK Desa) khusus tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 12-9-2025 di Pendopo Malowopati dan diikuti perwakilan dari 336 desa calon penerima BKK Desa.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepolisian Resor Bojonegoro, Pj Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta Kepala Desa penerima BKK.

Pesan Bupati Bojonegoro

Bupati Setyo Wahono menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara baik dan transparan. Ia meminta para kepala desa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam kesempatan ini, para kepala desa juga bisa langsung berkonsultasi dengan kejaksaan dan kepolisian terkait tata kelola keuangan dari sisi hukum.

Baca Juga :   Pihak DPRD dan Pemkab Bojonegoro Bahas Tiga Isu Krusial

“Maka saya berpesan agar BKK ini dilakukan secara baik, transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata pada masyarakat. Prosesnya harus benar dan tepat,” tegasnya.

Penjelasan Wakil Bupati

Wakil Bupati Nurul Azizah menjelaskan, pada awal pelaksanaan APBD hanya 80 desa yang mendapat BKK Desa dan seluruhnya sudah terealisasi. Namun, melalui P-APBD 2025, jumlah penerima meningkat menjadi 336 desa.

Menurutnya, jika diperlukan, Pemkab siap membentuk tim mitigasi risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa BKK Desa dilaksanakan dengan sistem swakelola, memanfaatkan tenaga kerja padat karya, serta menggunakan material melalui lelang tingkat desa yang sudah diatur jelas mekanismenya.

Baca Juga :   Proyeksi 2026: Bantuan Keuangan Desa Bojonegoro Tetap Jumbo Rp1,46 Triliun

“Untuk P-APBD se-Jawa Timur, Bojonegoro menjadi yang tercepat. Minggu depan kita sudah mulai penyusunan RAB,” ungkapnya.

Arahan BKAD Bojonegoro

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bojonegoro, Nur Sujito, memaparkan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman teknis kepada pemerintah desa mengenai pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan BKK Desa.

Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran agar program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa.

“Dengan sosialisasi ini, kami berharap seluruh desa dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib administrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Syafik

Sumber : bojonegorokab.go.id