Belanja Pegawai Sedot Anggaran Terbesar di APBD Bojonegoro. Untuk Anggota DPRD Berapa ya?

oleh
oleh
(Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto didampingi Sekda Bojonegoro Nurul Azizah usai melantik PNS di lingkungan Pemkab Bojonegoro, Ruang Angling Dharmo 29-2-2024. Foto : Humas Pemkab Bojonegoro)

Bojonegoro,damarinfo.com –  Belanja Pegawai menjadi pos anggaran yang paling besar menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro. Dari jumlah seluruh APBD Kabupaten kaya migas ini yakni Rp. 8,77 triliun, 21, 08 persen digunakan untuk belanja pegawai, dengan total anggaran Rp. 1,84 triliun.

Belanja pegawai terbesar adalah untuk Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Anggaran untuk bayar gaji pokok PNS tahun 2024 direncakan sebesar Rp. 471,4 miliar atau 25,5 persen dari total Belanja Pegawai. Sementara untuk gaji pokok PPPK, Pemkab Bojonegoro menyediakan anggaran sebesar Rp. 419,5 miliar atau 22,7 persen.

Baca Juga :   Surat Redaksi Rendahnya Serapan Anggaran, Bukti Buruknya Perencanaan?

Selain itu para ASN dan PPPK mendapatkan tambahan penghasilan (Tamsil), tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, iuran jaminan kematian, insentif pemungutan pajak, Insentif pemungutan retribusi dan tunjangan fungsional bagi para ASN fungisonal.  Jumlah keseluruhan anggaran untuk belanja pegawai ASN dan PPK mencapai Rp. 1,7 triliun.

Persentase Belanja Pegawai terbesar kedua adalah anggaran yang disediakan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), besarny adalah Rp. 30,59 miliar atau 1,7 persen.

Anggaran sebesar itu terbesar direncanakan untuk Tunjangan Perumahan Anggota DPRD yakni Rp. 8,9 miliar. Berikutnya adalah untuk belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 8,8 miliar. Berikutnya adalah Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 6,79 miliar.

Baca Juga :   Tahun 2020, Bojonegoro Masih Belum Mandiri secara Fiskal

Anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan beras, Tunjangan Reses, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Uang Representasi, iuran Jaminan Kesehatan, Uang Paket, Iuran Jaminan Kematian,iuran jaminan keselamatan kerja dan Tunjangan alat kelengkapan dewan.

Untuk anggota biasa yang bukan pimpinan dan tidak mempunyai jabatan di alat kelengkapan DPRD maka per anggota DPRD Bojonegoro bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 385,86 juta . per tahun atau Rp. 32,15 juta perbulan

Anggaran Belaja Pegawai terbesar berikutnya adalah untuk Kepal a Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) dengan anggaran Rp. 1,43 miliar ditambah biaya operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 1,42 miliar.

Penulis : Syafik

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *