Bojonegoro- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bojonegoro membedah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2019 dengan model Webinar (Seminar online) Selasa 22-7-2020.
Narasumber yang dihadirkan dalam Webinar dengan host (pemandu) Kustaji ini, adalah Pakar Hukum Tata Negara dari Jakarta, Dr. Fahri Bachmid dan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur, Dakelan.
Sekretaris DPD Partai Nasdem Bojonegoro Joko Purwanto menjelaskan, bedah LHP BPK adalah wujud komitmen dari Partai Nasdem untuk menjadi partai perubahan atau restorasi di Kabupaten Bojonegoro. Agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, clear and clean governence. “Salah satunya dengan membedah LHP BPK ini” kata Joko Mos, panggilannya.
Dakelan, memberikan apresiasi positif atas acara yang baru pertama kali diselenggarakan di Bojonegoro khususnya oleh Partai Politik. Dia menilai kegiatan seperti ini perlu didorong untuk mengawal anggaran. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten bojonegoro adalah tertinggi kedua setelah Jawa Timur. “Tujuanya agar APBD dapat menyediakan pelayanan publik yang prima untuk masyrakat Bojonegoro,” kata pria asal Bojonegoro ini.
Sementara itu Dr. Fahri Bachmid menyampaikan hal senada dengan perwakilan dari Fitra Jatim. Menurutnya besarnya APBD Bojonegoro perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Tujuannya agar tidak dikorupsi atau muncul nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara.
Bang Fachri –begitu ia disapa- juga menyampaikan bahwa APBD Bojonegoro hampir sama dengan APBD Provinsi di Maluku. “Perlu pressure grup untuk mengawasi anggaran sebesar ini,“ katanya.
Penulis : Syafik
