Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur di Surabaya.
Tujuannya untuk mendapatkan penjelasan tentang dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2019.
Meski demikian tidak semua anggota Banggar yang akan berangkat ke Surabaya. Tetapi hanya utusan masing-masing fraksi dan pimpinan DPRD Bojonegoro.
Anggota Banggar DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan Banggar mulai membahas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Bojonegoro Rabu 15-7-2020 di Gedung DPRD bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk melengkapi pembahasan, pihak Banggar merasa perlu meminta penjelasan dari BPK RI atas LHP tersebut. “Rencana besuk (Kamis, 16-7-2020), kita ke BPK di Surabaya,” kata Lasuri.
Pada rapat hari ini, Banggar belum secara detil membahas LHP BPK RI. Tetapi hanya menyampaikan terkait tindak lanjut dari rekomendasi BPK atas temuan dari LKPD Bojonegoro tahun 2019.
Sementara itu, ada kabar tentang surat panggilan dari Kejaksaan Agung RI kepada beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bojonegoro. Pemanggilan ini diduga berkaitan dengan LHP BPK RI. Terkait hal tersebut Sekretaris Darah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengaku belum mengetahui.“Saya belum cek,” kata Nurul Azizah dengan jawaban singkat.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro Sutikno juga tidak mengetahui adanya surat panggilan tersebut. Dia meminta untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. “Ga tahu mas, tanya yang bersangkutan,” katanya.
Penulis : Syafik
