Bagaimana Mestinya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Blora 2020?

oleh
Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.Foto/dok.Infoblora

Penetapan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan beberapa penilaian diantaranya penilaian kompetensi melalui penggalian potensi, penulisan makalah dengan topic tertentu, persentasi dan wawancara akhirnya diumumkan 7Agustus 2020. Yang mana hasil akhir seleksi tersebut untuk mengisiformasi 7 jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong. Sedangkan formasi jabatan pimpinan tinggi pratama ialah:

1. Sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD),
2. Staf ahli Bupati bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan,
3. Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan,
4. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,
5. Kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja,
6. Kepala dinas kesehatan,
7. Kepalaba dan kepengawaian daerah,

Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center oleh Asessor lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Kemudian hasil dari seleksi terbuka tersebut dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), kemudian nanti kalau sudah diperiksa dan disetujui Komisi ASN, maka akan dikembalikan lagi ke Pemerintah Kabupaten Blora. Komisi ASN adalah lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang professional danberkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Jati Walujastono

Dalam melakukan perekrutan jabatan pimpinan tinggi pratama baru di lingkungan Pemkab. Blora walaupun dengan open bidding (Lelang Jabatan) tetapi tidak ada calon di luar Blora. Keterbukaan ini patut dinilai positip, karena sudah menawarkan peserta dari luar Blora untuk ikut dalam rekrutmen pejabat pimpinan tinggi pratama, dimana hal ini juga pernah dilakukan tahun sebelumnya.

Baca Juga :   Program Baznas Blora Bantu Usaha Warga Kurang Mampu

Diharapkan prosedur yang di jalankan ini membawa dampak yang positip yaitu menjadi ditanda pengarusutamaan pengangkatan pejabat berbasis merit system jadi benar-benar berdasarkan pertimbangan integritas, kualitas, loyalitas, efektifitas.Merit system adalah kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar berarti tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warnakulit, agama, asalusul, jeniskelamin, status pernikahan, umur atau pun kondisi kecacatan

Di samping itu, diharapkan pejabat yang dipilih nanti bisa cepat menyatu dengan visi dan misi Bupati. Dengan begitu yang dipilih nanti bisa menjadi kaki, tangan, mata, dan telinga Bupati dalam menjalankan programnya, dia bisa mendengarkan aspirasi dari bawah, dia bisa mendengarkan perintah dari atas sehingga mereka bisa menjadi mediator yang pas danbaik.

Jika kita melihat kepimpinan bapak Bupati Djoko Nugrohoketika di periode pertama dan sekarang ini, pejabat yang kepilih nanti harus bisa menyesuaikan diri dengan karakter bapak Djoko Nugroho yang inovatif, kreatif, agresif dan responsif. Sehingga pejabat yang dipilih nanti bisa bergerak dengan cepat, kreatif, inovatif dan responsif dalam menjalankan perintah Bupati, danjangan pula kalau ada persoalan-persoalan sepele/simple tapi minta petunjuk Bupati, terus apa gunanya dipilih menjadi pejabat pimpinan tertinggi pratama kalau tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan sepele/simple tersebut.

Baca Juga :   Perempuan Disabilitas Blora Dapat Pesanan 1.700 Face Shield

Untuk menjaga agar kualitas dan kapasitas pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih agar sesuai harapan, maka akan perlu diadakan evaluasi kinerja tiap dua tahun sekali. Dengan demikian akan muncul kepala OPD yang berkompeten untuk mendukung visi dan misi Bupati. Dalam pemilihan pejabatditempatlain, diharapkan calon kepala OPD sebelum ditetapkan dan dilantik agar menandatangani kontrak kinerja.

Pejabat yang dipilih nanti harus punya karakter yang mumpuni agar mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi saat memimpin di OPD, baik kendala dari luar maupun dari dalam. Selain karakter yang mumpuni, seorang pejabat pimpinan tinggi pratama juga harus mempunyai berbagai macam skill karena pejabat tersebut adalah ujung tombak dari OPD. Kemampuan berkomunikasi, bernegoisasi, mengambil keputusan dengan tepat, merangkul serta mendorong anak buahnya adalah deretan skill yang wajib dan harus dikuasai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.

*Profile Penulis:
– Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Blora.
– StafKhususBupatiBlora, bidangIptek, Pengentasan Kemiskinan, PemberdayaanMasyarakatdanKearifanLokal.
– Dosen Teknik Mesin, Sekolah Tinggi TeknikRonggolawe (STTR) Cepu.
– Pengampu Teknik Perminyakan-Pemboran, SMK MigasCepu.
– Wakil Ketua Komunitas Sapi Indonesia (KSI), Jateng dan DIY.
– Dewan Penasehat Komunitas Sapi Indonesia (KSI) Blora.
– Dewan Pembina KOMBAT TNI-POLRI DPD Blora.
– DewanPengawasYayasan ITTIBAA’UL IHSAN Cepu.
– Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) KabupatenBlora.
– Anggota Mediator Masyarakat Indonesia (MMI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *