Kesepakatan Awal: Dari Paripurna Menuju Lembar Nyata
Damarinfo.com – Jumat , 24 Oktober 2025, DPRD Bojonegoro mengetuk palu KUA–PPAS 2026. Pemerintah kabupaten dan Dewan sepakat. Bagi Bupati Setyo Wahono dan Wabup Nurul Azizah, keputusan itu bukan sekadar prosedur. Mereka kini memegang APBD 2026 yang sepenuhnya mencerminkan visi mereka: Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.
Struktur Fiskal: Menjaga Irama antara Ambisi dan Kehati-hatian
Pemerintah menetapkan pendapatan daerah 2026 sebesar Rp4,56 triliun. PAD menyumbang Rp1,08 triliun — dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Transfer pusat dan antar daerah mencapai Rp3,47 triliun, sehingga ketergantungan pusat masih tinggi.
Belanja daerah ditetapkan Rp6,78 triliun. Pemerintah mengalokasikan Rp4,15 triliun untuk belanja operasi, termasuk Rp2,29 triliun untuk belanja pegawai. Belanja modal mencapai Rp1,22 triliun, dengan fokus pada jalan, jaringan, dan irigasi. Untuk menutup defisit, Pemkab menggunakan SiLPA 2025; pembiayaan netto menembus Rp2,22 triliun, termasuk pembentukan Dana Abadi Daerah Rp500 miliar.
Pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran. Pemangkasan transfer menyebabkan penerimaan Bojonegoro turun lebih dari Rp1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut manajemen anggaran yang ketat agar program prioritas tetap berjalan.
Menyambung Mimpi, Menguji Janji
APBD 2026 menguji janji-janji Setyo–Nurul lewat sembilan prioritas RKPD:
- Di bidang pendidikan, Pemkab meluncurkan program Satu Siswa Satu Laptop, mengembangkan sekolah unggulan, memberi beasiswa perkuliahan, serta menyediakan bus sekolah. Pemerintah juga menyiapkan beasiswa afirmasi untuk siswa berkebutuhan khusus dan hibah BOS bagi pondok pesantren.
- Untuk kesehatan, pemerintah memperkuat jaminan kesehatan, mendorong digitalisasi layanan, dan mulai membangun rumah sakit unggulan agar layanan medis lebih dekat dan lebih terjangkau.
- Kebijakan sosial menekankan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga. Pemerintah mengkampanyekan pencegahan pernikahan anak dan kebijakan pro-perempuan.
- Di sektor infrastruktur, proyek Jalan Selatan Bojonegoro yang terhubung ke Tol Ngawi, pembangunan jalan cor desa, dan pendirian distribution centre menjadi prioritas untuk memperlancar logistik dan membuka akses ekonomi.
- Untuk perekonomian rakyat, pemerintah menjalankan Petruk Tani, memberi bantuan pupuk dan alat mesin, serta menjalin demplot pertanian bersama UGM. Program GAYATRI (Gerakan Ayam Petelur Mandiri), asuransi pertanian, dan dukungan IKM per desa bertujuan memperkuat ekonomi rumah tangga dan hilirisasi produk lokal.
- Pada aspek lingkungan, pemerintah melestarikan sumber mata air, mengelola air hujan, meningkatkan ruang terbuka hijau, dan mendorong transisi ke energi terbarukan.
- Reformasi birokrasi bergerak melalui #SapaBupati, pembentukan BRIDA, dan peningkatan insentif bagi ASN serta perangkat desa. Langkah ini bertujuan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan berbasis data.
- Di ranah kebudayaan, Pemkab menyiapkan Dana Kebudayaan Rp1 miliar per tahun, memberi insentif komunitas seni, dan membangun Gedung Kebudayaan. Sektor wisata dan olahraga mendapat dorongan lewat Tour de Bojonegoro dan rencana pembangunan stadion bertaraf internasional.
Antara Angka dan Harapan
Secara fiskal, PAD menyumbang sekitar 24% dari total pendapatan; sisanya bergantung pada transfer pusat. Belanja pegawai mencapai 33% dari total belanja. Kondisi ini membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif.
Data baseline 2024 menunjukkan tantangan besar: pertumbuhan ekonomi 1,67%, angka kemiskinan 11,69%, TPT 4,42%, dan IPM 72,75. RPJMD menargetkan perbaikan signifikan pada periode 2025–2029. Target itu menuntut pelaksanaan program 2026 yang efektif dan tepat sasaran.
DPRD memberi catatan. Wakil Banggar DPRD Bojonegoro Lasuri meminta Pemkab memakai SiLPA secara hati-hati agar dana tersebut menjadi modal kemandirian, bukan tambalan sementara. DPRD juga meminta transparansi pelaksanaan agar masyarakat dapat memantau hasilnya.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan tidak lagi pada seberapa besar anggaran terserap, melainkan pada seberapa nyata perubahan yang mereka rasakan.
Kini, Bojonegoro berdiri di persimpangan antara janji dan pembuktian — apakah APBD 2026 benar-benar menjadi lembar nyata pemerintahan Setyo Wahono–Nurul Azizah, atau hanya bab pertama dari kisah panjang menuju Bojonegoro yang benar-benar bahagia, makmur, dan membanggakan.
Penulis : Syafik
Sumber:
-
Dokumen KUA–PPAS APBD 2026 Kabupaten Bojonegoro
-
RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026
-
RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2025–2029 (Perda Nomor 11 Tahun 2025)
-
Data BPKAD Bojonegoro
