Proyeksi Anggaran Pendidikan 2026: Rp1,52 Triliun untuk Masa Depan Bojonegoro
APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 tengah digodok melalui pembahasan KUA-PPAS di DPRD. Dari sekian banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan berdiri di urutan kedua dengan pagu Rp1,52 triliun. Angka ini merepresentasikan 19,4% dari total APBD.
Besarnya porsi ini menandakan pendidikan masih jadi prioritas, meski data detail mengungkap cerita berbeda: mayoritas anggaran terserap untuk belanja pegawai ASN ketimbang pembangunan sarana atau program inovatif.
Posisi Dinas Pendidikan di Antara OPD Lain
Jika dibandingkan dengan 10 OPD dengan anggaran terbesar 2026, Dinas Pendidikan hanya kalah tipis dari BPKAD (Rp1,55 triliun atau 19,7%). Posisi ketiga ditempati Dinas Kesehatan dengan Rp1,44 triliun (18,3%).
Dengan angka ini, Dinas Pendidikan menjadi salah satu motor utama penggerak belanja daerah. Namun, proporsi penggunaannya memunculkan pertanyaan: apakah Rp1,52 triliun itu lebih banyak diarahkan untuk guru dan tenaga kependidikan, atau benar-benar menyentuh siswa dan kualitas sekolah?
Belanja Pegawai Dominan: 65% dari Anggaran
Dari total Rp1,52 triliun, Rp987,29 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai. Artinya, sekitar 65% anggaran habis untuk gaji dan tunjangan ASN pendidikan.
Kondisi ini memang wajar karena Bojonegoro memiliki ribuan guru PNS di SD, SMP, hingga PAUD. Namun, dominasi belanja pegawai berpotensi mempersempit ruang inovasi. Pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, hingga pengembangan kurikulum hanya mendapat porsi kecil dibanding kebutuhan rutin gaji.
Sekolah Dasar dan SMP Jadi Fokus
Jika dilihat lebih detail, sekolah dasar (SD) menyerap sekitar Rp275,04 miliar untuk pengelolaan pendidikan, ditambah Rp92,03 miliar untuk dana BOS. Artinya, total dukungan ke SD hampir Rp367 miliar.
Sementara itu, sekolah menengah pertama (SMP) menerima Rp87,06 miliar plus Rp55,28 miliar untuk dana BOS. Jika dijumlahkan, anggaran SMP sekitar Rp142,3 miliar.
Perbandingan ini menunjukkan SD lebih diutamakan dibanding SMP, sejalan dengan fakta bahwa SD memiliki jumlah murid dan guru lebih besar.
PAUD dan Pendidikan Nonformal: Porsi Relatif Kecil
Untuk PAUD, anggaran hanya Rp48,45 miliar, termasuk Rp28 miliar untuk dana BOP. Sedangkan pendidikan nonformal/ kesetaraan hanya Rp29,52 miliar.
Padahal, PAUD adalah fondasi penting pendidikan anak, sementara sekolah nonformal menopang mereka yang putus sekolah. Porsi yang kecil ini bisa menimbulkan kesenjangan kualitas jika tidak diimbangi program pendukung.
Kurikulum dan Pendidik: Angka Simbolis
Program pengembangan kurikulum muatan lokal hanya mengantongi Rp248,3 juta, atau 0,016% dari total anggaran. Sementara program pendidik dan tenaga kependidikan mendapat Rp41,88 miliar, setara 2,8% dari total.
Persentase ini relatif kecil, sehingga muncul pertanyaan: bagaimana inovasi kurikulum dan peningkatan kapasitas guru bisa berkembang dengan dana yang terbatas?
Mengukur Prioritas Pendidikan Bojonegoro 2026
Melihat angka-angka tersebut, terlihat jelas bahwa anggaran pendidikan Bojonegoro 2026 masih jumbo, namun mayoritas tersedot untuk belanja pegawai. SD dan SMP menjadi penerima porsi terbesar, sementara PAUD, pendidikan nonformal, dan pengembangan kurikulum mendapat alokasi minimalis.
Dengan kondisi ini, publik perlu mengawal pembahasan KUA-PPAS di DPRD. Jangan sampai Rp1,52 triliun hanya menjadi angka besar tanpa dampak nyata. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan alokasi anggaran harus berani berpihak pada kualitas, bukan sekadar rutinitas.
Penulis : Syafik
Sumber : Rancangan PPAS APBD Bojonegoro tahun 2026.
